Pramono Siapkan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Jakarta Tanpa Obligasi

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan arah pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan. Meskipun, penerbitan obligasi daerah belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

"Tapi intinya bahwa yang paling penting pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan," ujar Pramono di Kembangan, Jakarta Barat, Selasa, 3 November 2026.
 

Pramono mengatakan, Pemprov DKI akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi daerah. Namun, belum adanya persetujuan membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pembiayaan lain agar pembangunan tidak terhambat.

"Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan. Dan karena tidak bisa kami harus menunggu terlalu lama dan harus ada jalan keluar," lanjut Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI bakal mengikuti arahan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi daerah tersebut. Namun, belum adanya persetujuan membuat pemerintah daerah harus bergerak cepat menyiapkan skema pembiayaan lain agar pembangunan tidak terhambat.

Guna mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI telah mengambil keputusan bersama DPRD DKI untuk memanfaatkan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) serta pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai alternatif.

"Maka kami sudah memutuskan apa yang menjadi kesimpulan atau keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali," tutur Pramono.


Ilustrasi kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Foto: Dok. Medcom.id.

Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. Ima mengatakan mendukung penuh langkah Pemprov DKI dalam menyiapkan alternatif pembiayaan demi menjamin kebutuhan warga Jakarta.

"Prinsipnya DPRD DKI terus mendukung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu dari kita mengikuti juga pemerintah pusat, baik itu dari SMI, DBH, dan sebagainya," kata Ima.

Ima berharap persoalan pembiayaan ini tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota. Menurut dia, kebutuhan masyarakat dan program prioritas daerah harus tetap berjalan tanpa gangguan.

"Karena jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan pembangunan Jakarta khususnya terhenti karena satu dan lain hal," ucap Ima.