Pemenuhan Hunian Berimbang Dinilai Perlu Sinergi Lintas Sektor

Bandung: Pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat dinilai menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pengembang perumahan. Hal ini harus dilakukan secara berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mengatakan ada tantangan dalam pemenuhan kebutuhan hunian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, Indonesia menghadapi backlog kepemilikan rumah sebesar 9,64 juta rumah tangga, dan 18,77 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni.

Besarnya angka tersebut menunjukkan persoalan perumahan tidak dapat hanya diselesaikan melalui pembangunan rumah komersial. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengembang swasta, hingga sektor pembiayaan, untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan,” tegas Sudjatmiko dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.

Menurut dia, ketentuan hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif bagi pengembang, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pasar komersial, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Dia menjelaskan konsep hunian berimbang tidak harus diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang dapat menerapkan skema pembangunan secara vertikal, sehingga terdapat fleksibilitas dalam memenuhi komposisi hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sudjatmiko memahami pembangunan perumahan dalam skala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Bahkan, pengadaan tanah atau land bank membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebelum dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko.Dok. Istimewa

Menurut dia, pemerintah dan pengembang perlu membangun komunikasi, serta mencari skema bisnis yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha pengembang.

Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang melalui pengembangan kawasan komersial. Keuntungan dari penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan rumah sederhana.

“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelas Sudjatmiko.

Dia menambahkan skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi agar kewajiban hunian berimbang tidak dipandang sebagai beban. Sebaliknya, ketentuan tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan perumahan sejak awal.

Sudjatmikomenekankan pentingnya komitmen bersama. Pemerintah perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang, dan mereka harus bertanggung jawab menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ungkap Sudjatmiko.

Menurut Sudjatmiko, penegakan aturan hunian berimbang juga penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang lebih inklusif. Tanpa implementasi aturan yang konsisten, penyediaan rumah sederhana berpotensi semakin sulit karena pengembang cenderung lebih tertarik pada segmen pasar komersial yang memberikan keuntungan lebih besar.

Dia mendorong agar ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 benar-benar diterapkan dan diawasi pelaksanaannya. Sehingga, pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak.

"Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” ujar Sudjatmiko.