Dipecat Tidak dengan Hormat, Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding

Jakarta: Terduga pelanggar etik dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Ahrie Sonta Nasution, mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keputusan banding disampaikan Ahrie Sonta dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa, 10 November 2026.

“Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi keputusan sidang telah menyatakan banding," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026.

Johnny mengatakan permohonan banding Ahrie Sonta akan diproses untuk akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.

Suasana sidang etik terduga pelaku penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen AS. istimewa

Majelis KKEP memecat tidak dengan hormat Ahrie Sonta sebagai anggota Polri. Ahrie Sonta diputus telah melakukan perbuatan tercela.

AS diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Ahrie Sonta Nasution diduga melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Pasal yang dilanggar dalam Peraturan Polri tersebut, yakni Pasal 5 Ayat 1 huruf c dan huruf Y terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian, serta, Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)