Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta perusahaan-perusahaan swasta membantu masyarakat dalam membuka lahan, dengan menggunakan alat. Sehingga, masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar.
Hal ini disampaikan Kapolri usai audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Pertemuan itu untuk analisa dan evaluasi terkait program-program yang berhubungan dengan penanganan kebakaran hutan.
"Tentunya kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu, sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat," kata Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Kapolri mengatakan ada beberaerapa poin yang menjadi catatannya dalam melakukan penguatan penanganan karhutla. Mulai dari preemtif hingga edukasi terhadap masyarakat.
Kapolri menyebut ada kebiasaan terkait dengan kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar yang dilindungi regulasi. Yakni Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Kapolri menyebut regulasi itu harus dikontrol dengan baik. Sehingga, proses pada saat melaksanakan kearifan lokal ini betul-betul diikuti dengan aturan.
"Bagaimana pada saat mau dilaksanakan, dilaporkan terlebih dahulu kemudian ditunggu sampai dengan selesai sehingga kemudian tidak terjadi masalah," ujar Kapolri
Di samping itu, Kapolri menyebut perlu upaya perbaikan pada tim ataupun satgas pencegahan dengan menggabungkan antara personel kehutanan, Polri, TNI, dan masyarakat setempat untuk bersama-sama bergerak l saat terjadi peristiwa kebakaran. Tim itu disatukan dalam satu satgas yang dilengkapi dengan command center baik dari pusat maupun daerah.
Sehingga, setiap ada titik api personel satgas gabungan bisa bergerak ke titik api dan segera bisa dilakukan pemadaman. Selain itu, Kapolri mengaku akan melakukan evaluasi terkait aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya sawit, harus memiliki parit, sumber-sumber air, embung.
Begitu pula, nanti pada saat ada peristiwa kebakaran, khususnya saat terjadi El Nino, sumber air semuanya dalam kondisi siap, peralatan-peralatan juga siap. Dengan demikian, proses pemadaman awal bisa cepat dilakukan.
"Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan. Tentunya harapan kita ini semua betul-betul bisa berjalan baik," tersangka mantan Kabareskrim Polri itu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Metro TV/Siti
Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto luas lahan terbakar menurun. Dari 376 ribu hektare pada 2024, menjadi 213 ribu hektare tahun 2025.
Kesuksesan ini terjadi atas berbagai faktor, salah satunya penegakan hukum maksimal oleh Polri terhadap pelaku yang sengaja membakar lahan dan memberi efek jera. Total 83 tersangka ditetapkan tahun ini, sementara tahun 2024 hanya 47 tersangka.
Streaming