Uni Eropa Rencanakan Sanksi dan Penangguhan Preferensi Dagang untuk Israel

Brussels: Uni Eropa (UE) pada Rabu, 17 September 2025 mengumumkan rencana untuk menurunkan tingkat hubungan dagang dengan Israel serta menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi Tel Aviv atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam pendekatan blok tersebut terhadap Israel.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas menegaskan bahwa seluruh negara anggota sepakat situasi di Gaza sudah “tidak dapat dipertahankan,” seraya memperingatkan perkembangan berbahaya di Tepi Barat yang dapat mengancam prospek solusi dua negara. 

“Tujuan dari langkah baru ini bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya adalah memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” ujar Kallas, seperti dikutip Anadolu, Kamis, 17 September 2025.

Ia juga mengkritik serangan militer Israel ke Kota Gaza yang dinilai hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan. “Perang harus diakhiri. Penderitaan harus berhenti, dan semua sandera harus dibebaskan,” kata Kallas.

Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi UE Maros Sefcovic menjelaskan bahwa proposal tersebut menargetkan ketentuan utama Perjanjian Euro-Mediterania, termasuk pergerakan barang, jasa, pengadaan publik, persaingan, dan hak kekayaan intelektual.

“Secara praktik, ini berarti impor dari Israel ke UE akan kehilangan akses preferensial dan akan dikenakan tarif sebagaimana berlaku bagi negara ketiga lain yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan UE,” kata Sefcovic dalam konferensi pers di Brussels.

Ia menambahkan, UE masih menjadi mitra dagang terbesar Israel dengan total perdagangan barang pada 2024 mencapai €42,6 miliar, hampir sepertiga dari total perdagangan Israel. Menurutnya, langkah penangguhan sebagian ini merupakan “respons yang dipertimbangkan secara matang terhadap situasi yang semakin mendesak.”

Sanksi dan penangguhan dukungan

Selain perdagangan, Komisi Eropa juga mengumumkan sanksi terhadap kelompok Hamas, menteri-menteri ekstremis dalam kabinet Israel, serta pemukim yang melakukan kekerasan. Keputusan ini harus mendapat persetujuan bulat Dewan UE.

Komisioner untuk kawasan Mediterania Dubravka Suica menyatakan bahwa dukungan bilateral terhadap pemerintah Israel juga dihentikan, termasuk €14 juta dana periode 2020–2024. Ia menekankan bahwa penangguhan dapat dicabut jika kondisi membaik. 

“Situasi di Gaza dan Tepi Barat tidak dapat diterima. Kami tetap mendorong solusi dua negara, dengan Israel yang aman dan Otoritas Palestina yang berkelanjutan,” ujar Suica.

Komisi menegaskan bahwa dukungan untuk memerangi antisemitisme dan penguatan kehidupan komunitas Yahudi tetap berjalan, termasuk program masyarakat sipil. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menambahkan,  “Kami mengusulkan penangguhan konsesi dagang dengan Israel, menjatuhkan sanksi pada menteri ekstremis dan pemukim, serta menunda dukungan bilateral bagi Israel, tanpa memengaruhi kerja sama kami dengan masyarakat sipil Israel maupun Yad Vashem.”

Von der Leyen menutup dengan menegaskan, “Peristiwa mengerikan yang terjadi setiap hari di Gaza harus dihentikan.”

Menurut data otoritas Palestina, sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 65.000 warga di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta membuat wilayah tersebut tidak layak huni akibat kelaparan, penyakit, dan kehancuran infrastruktur.