Anggaran Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Berbeda, Mulai Rp8 Ribu-Rp10 Ribu

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan harga bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki perbedaan pada setiap tingkatan atau jenjang pendidikan. Pernyataan ini disampaikan menepis adanya dugaan fraud atau kecurangan dari laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dadan menjelaskan pagu anggaran bahan baku MBG untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 3 yakni sebesar Rp8 ribu per anak. Sedangkan, tingkatan lainnya yakni Rp10 Ribu. 

"Tidak ada hal itu (fraud). KPK belum mendapat informasi bahwa pagu bahan baku itu beda antara Siswa PAUD sampai SD kelas 3 Rp8 ribu, sedangkan siswa di atasnya sebesar Rp10 Ribu," ujar Dadan saat dihubungi Media Indonesia, Jumat, 7 Maret 2025.

Ia mengatakan angka tersebut sebatas pagu. Dalam implementasinya, bakal sesuai biaya yang dibutuhkan. Apabila tidak habis, maka akan masuk anggaran berikutnya.

"Jadi kalau tidak terpakai menjadi keuntungan, tapi jika di akhir masa anggaran selesai, sisa pagu akan kembali ke kas negara," kata Dadan.

Iaa menjelaskan perbedaan ini dimaksudkan karena kebutuhan kalori untuk seluruh tahap perkembangan berbeda-beda. Ia menyebut kebutuhan kalori siswa PAUD-SD kelas 3 itu 350 kalori, sisanya termasuk SMA, 750 kalori.
 

Baca juga: KPK Temukan Dugaan Kecurangan dalam Program Makan Bergizi Gratis

KPK endus potensi kecurangan anggaran MBG

KPK mengendus adanya potensi fraud dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Sejumlah kecurangan masuk ke telinga Lembaga Antirasuah, salah satunya pemotongan harga.

"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025. 

Setyo mengatakan pemotongan bukan terjadi di wilayah pusat. Melainkan, adanya permainan di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," ucap Setyo.

Setyo menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan transparansi anggaran. Jika tidak, pemotongan dana untuk makanan anak-anak sekolah ini bakal terus merembet.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar Setyo.
 

Baca juga: KPK Dalami Kabar Dapur Makan Bergizi Gratis dapat Perlakuan Spesial

Selain itu, pemerintah diminta memaksimalkan pemantauan anggaran. KPK siap membantu mengawasi jika dibutuhkan.

Selain pemotongan harga, KPK mengendus adanya kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ada sejumlah tempat yang mendapatkan karpet merah, berdasarkan hasil pantauan Lembaga Antirasuah.

"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," kata Setyo.

Setyo menyebut pemilihan eksklusif itu bisa menjadi celah korupsi dalam proyek makan bergizi gratis ini. KPK turut menyoroti pemberian susu yang berbeda di tiap daerah.

Menurut KPK, pemerintah harus menyamakan susu yang akan diberikan untuk anak-anak. Jika tidak, rencana pemerintah meningkatkan gizi siswa bisa gagal.

“Saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," tutur Setyo.