Pemerintah Diminta Tak Gegabah Ingin Segera Terapkan Zero ODOL

Jakarta: Para sopir truk seluruh Indonesia menolak penyelesaian Zero Over Dimension Overloading (ODOL) yang hanya mengutamakan sisi penegakan hukum semata. Pemerintah pun diminta agar mendiskusikannya terlebih dulu dengan mereka sebelum menerapkannya.
 
Perwakilan Persatuan Sopir Truk Indonesia (PSTI), Slamet Barokah mengatakan sopir-sopir truk di Indonesia memang sangat diuntungkan dengan aturan Zero ODOL ini. Tapi, menurutnya, para sopir juga tidak mau kehidupan keluarga mereka menjadi merana jika Zero ODOL ini diterapkan secara gegabah tanpa mempertimbangkan multiplier effect-nya.  
 
“Kami sopir itu sebenarnya sangat diuntungkan dengan aturan Zero ODOL ini. Kami siap mengikuti aturan itu. Yang kami tidak siap ketika kami harus bertengkar dengan pengguna jasa kami. Sedangkan mereka itu orang yang sudah memberikan pekerjaan kepada kami,” ujarnya kepada media, Sabtu, 21 Juni 2025.
 
Ia mewakili suara sopir di Indonesia juga mempertanyakan tanggung jawab negara terhadap masa depan keluarga mereka jika Zero ODOL ini akan diterapkan secara ujug-ujug. Ia juga mempertanyakan apakah negara mau hadir menyediakan pekerjaan buat para sopir truk jika tidak bisa bekerja lagi.

“Kakorlantas sih enak saja tinggal menindak karena digaji dari negara. Sedangkan kami kalau tidak kerja ya tidak makan. Anak istri kami bagaimana nasibnya,” ucapnya.
 

Baca juga:  Banyak Kecelakaan Gara-gara Truk Kelebihan Muatan, Truk ODOL Harus Dihapuskan!

(Para sopir truk menolak penyelesaian Zero Over Dimension Overloading (ODOL). Foto: Dok istimewa)

Tak bisa dilakukan dalam waktu singkat 

Slamet menegaskan, pada dasarnya para sopir itu sepakat dengan aturan ODOL. Tapi, dia menyarankan agar itu diterapkan dari hulu ke hilir. Artinya, tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat.
 
Dia juga meminta pemerintah agar memikirkan juga dampak penerapan Zero ODOL ini terhadap masyarakat luas. Di mana, Zero ODOL ini akan berdampak terhadap biaya hidup masyarakat yang semakin tinggi karena pasti kebutuhan-kebutuhan pokok akan menjadi lebih mahal.

“Jika itu terjadi, mampu tidak nantinya masyarakat membiayai biaya hidup kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat mahal. Jadi, tolong pemerintah juga harus memikirkan solusinya dan jangan hanya bisanya menindak ODOL saja,” ungkap dia.
 
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus lebih memikirkan lagi sebenarnya apa yang selama ini menyebabkan terjadinya ODOL. Jika pemerintah tidak mengindahkan aspirasi para sopir ini, Slamet Barokah mengatakan para sopir truk yang ada di seluruh Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional.

“Tolong dicari tahu terlebih dulu. Itu PR para pejabat dengan gaji dari negara yang notabene uang hasil pajak dari rakyat dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena, kami juga berhak menerima hasil dari sumber daya alam Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, ribuan sopir truk dari berbagai penjuru Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah terlebih dulu melakukan aksi mogoknya pada Kamis, 19 Juni 2025, untuk menolak kebijakan ODOL yang rencananya akan diberlakukan mulai  mendatang 2026. Aksi mogok ini berlangsung hingga Sabtu, 21 Juni 2025.
 
Aksi besar ini terpusat di beberapa titik utama. Di Surabaya, long march dilakukan dari Bundaran Waru hingga Kantor Gubernur Jawa Timur. Di Klaten, ratusan truk memenuhi area Sub Terminal Delanggu. Sementara di Trenggalek, jalan nasional Tulungagung-Trenggalek lumpuh akibat aksi mogok sopir truk dan pick up.