Menteri ATR/BPN Akan Pidanakan Pejabat yang Terbitkan Sertifikat Pagar Laut di Tangerang

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut pihaknya telah mencopot 6 pejabat daerah di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang buntut kasus pagar laut Tangerang. Ia menyebut selain diberi sanksi administratif, 6 pejabat tersebut berpeluang untuk diproses secara pidana.

Nusron menjelaskan enam pejabat tersebut dicopot karena tidak hati-hati dalam proses penerbitan sertifikat di area pagar laut di Tangerang. Ia mengatakan penerbitan sertifikat itu sesuai prosedur, tetapi tidak memenuhi aspek materil.

"Kalau kita lihat dari aspek dokumen yuridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya itu memang terpenuhi. Tapi ketika kita cek kepada fakta materiilnya, itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya," kata Nusron, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Januari 2025.

Nusron menjelaskan akibat kesalahan tersebut, enam pejabat diganjar sanksi dicopot dari jabatannya sesuai sanksi administrasi negara. Namun, ia tak menolak kemungkinan pejabat tersebut diproses secara pidana untuk menyelidiki apakah ada indikasi suap dalam penerbitan sertifikat.

"Kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap. Terima sogokan atau apa. Itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon, itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu, atau dokumen apa. Nah itu mungkin bisa masuk ranah pidana di ranah pidana nya adalah pemalsuan dokumen," katanya. 
 

Baca juga:  Kejagung Bakal Dalami Pencopotan 6 Pegawai ATR/BPN terkait Pagar Laut

Lebih lanjut, Nusron enggan menyimpulkan apakah ada tindak pidana di balik penerbitan sertifikat tersebut. Menurutnya, hal tersebut ialah ranah aparat penegak hukum.

"Sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal. Tapi kalau masalah suap, dan tindak pidana yang lain itu kan bukan lagi kewenangan Kementerian. Itu kewenangan APH, bisa di polisi, bisa di jaksa. Dan mereka, APH ini sudah on going jalan, sudah berjalan," katanya.

Sebelumnya, Nusron menyebut pihaknya telah mencopot 6 pejabat daerah di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang buntut kasus pagar laut Tangerang. Setelah dilakukan audit investigatif di internal kementerian, pihaknya mencopot 6 pejabat sebagai sanksi berat atas keterlibatan penerbitan sertifikat di pagar laut di Tangerang. 

"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," kata Nusron.

Nusron menjelaskan enam pejabat yang dicopot, yakni eks Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang JS, eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran SH, eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ET. Kemudian WS Ketua Panitia A, YS Ketua Panitia A, NS Panitia A, LM eks Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, KA eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

"Ini delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat. Tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut," katanya.