Pemerintah Transisi Resmi Deklarasi Kemenangan Revolusi Suriah, Bubarkan Partai Baath

Damaskus: Pemerintah transisi Suriah resmi mengumumkan kemenangan revolusi Suriah setelah menggulingkan rezim lama yang telah berkuasa selama lebih dari enam dekade. Pemimpin transisi Ahmed al-Sharaa menegaskan pembubaran Partai Baath yang selama ini menjadi pilar utama kekuasaan dinasti Assad sejak 1963.

"Revolusi Suriah yang besar telah menang, dan tanggal 8 Maret akan diperingati sebagai hari nasional bagi seluruh rakyat Suriah," tulis Departemen Operasi Militer Suriah, dikutip dari Syrian Arab News Agency (SANA), Kamis, 30 Januari 2025.

Menurut laporan SANA, penghapusan Partai Baath dianggap sebagai langkah penting untuk mengakhiri sistem politik otoriter dan membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih demokratis.

"Setelah empat puluh ribu hari penuh penderitaan akibat kejahatan rezim yang zalim, serta setelah jutaan orang mengungsi dari tanah air mereka sejak Maret 2011, kini revolusi yang diberkahi ini telah meraih kemenangan, berkat pertolongan Allah," tulis Departemen Operasi Militer Suriah, mengungkit pemberontakan Suriah melawan Rezim Bashar al-Assad sejak Maret 2011, melansir SANA.
 

Langkah-Langkah Pemerintah Transisi

Dalam deklarasi tersebut, pemerintah transisi mengumumkan sejumlah langkah untuk membangun tatanan baru di Suriah:

1. Ahmed al-Sharaa Ditunjuk sebagai Presiden Transisi

Dikutip dari SANA, Kamis 30 Januari 2025, pemimpin Ahmed al-Sharaa akan menjabat sebagai kepala negara selama masa transisi. Ia akan menjalankan tugas sebagai pemimpin pemerintahan transisi dan mewakili Suriah dalam hubungan internasional hingga pemilihan umum dapat diselenggarakan.

2. Pembubaran Partai Baath dan Larangan Rekonstruksi

Dikutip dari Syrian Arab News Agency (SANA), Kamis 30 Januari 2025, pemerintah transisi menetapkan larangan bagi mantan pejabat Partai Baath untuk kembali berpolitik dalam struktur pemerintahan baru.

Partai ini beserta partai lainnya dalam Front Nasional Progresif termasuk organisasi, institusi, dan cabang yang berafiliasi dengannya dilarang membentuk kembali partai-partai nama lain, dan semua asetnya akan dikembalikan kepada negara Suriah.

3. Pembentukan Konstitusi Baru

Konstitusi lama yang diadopsi pada tahun 2012 resmi dicabut. Pemerintah transisi akan menyusun konstitusi baru yang lebih demokratis, inklusif, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Rancangan awal diperkirakan akan diajukan dalam enam bulan ke depan.

4. Pelarangan Semua Organisasi Terkait Rezim Lama

Tidak hanya Partai Baath, seluruh organisasi yang terkait dengan rezim lama akan dibubarkan. Ini termasuk struktur keamanan dan militer yang digunakan untuk menindas oposisi. Pemerintah transisi berjanji membangun sistem baru yang lebih transparan dan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan nasional.
 

Baca Juga: Pemimpin Alawi Suriah Serukan Persatuan Nasional atas Sektarianisme

 

5. Reformasi Militer dan Pembentukan Tentara Nasional

Tentara yang sebelumnya loyal kepada rezim Assad akan direstrukturisasi menjadi Tentara Nasional Suriah. Langkah ini bertujuan untuk menghapus pengaruh lama serta memastikan militer hanya bertugas melindungi rakyat, bukan kepentingan politik tertentu.

6. Pembentukan Dewan Legislatif Sementara

Dikutip dari SANA, Kamis 30 Januari 2025, pemerintah transisi akan membentuk Dewan Legislatif Sementara yang bertugas mengatur transisi politik dan menyusun undang-undang sementara hingga konstitusi baru disahkan. Dewan ini akan bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan nasional selama masa transisi.

7. Peleburan Kelompok Revolusi Militer dan Politik

Pemerintah transisi mengumumkan bahwa semua kelompok revolusi militer dan politik akan dilebur ke dalam institusi negara. Langkah ini bertujuan untuk mencegah fragmentasi politik serta memastikan stabilitas pemerintahan baru.

8. Hari Nasional Suriah yang Baru

Tanggal 8 Maret telah ditetapkan menjadi hari nasional Suriah memperingati kemenangan revolusi Suriah melawan rezim Bashar al-Assad.

Deklarasi kemenangan revolusi Suriah dan pembubaran Partai Baath menandai babak baru dalam sejarah politik negara tersebut. Dengan janji untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan inklusif, pemerintah transisi kini menghadapi tugas berat untuk merealisasikan visi mereka.