Mantan Menlu AS Nilai Keputusan Pengakuan Palestina Terlalu Terburu-buru

Washington: Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengkritik keputusan Prancis, Kanada, Australia, dan Inggris untuk mengakui Palestina sebagai "terlalu terburu-buru."

Blinken menulis pada Senin dalam sebuah opini di Wall Street Journal bahwa meskipun keputusan itu benar secara moral, keputusan tersebut tampak terburu-buru dan tidak berfokus pada realitas situasi.

"Namun, dengan krisis Gaza yang masih berlangsung, fokus pada pengakuan ini tampaknya sama sekali tidak memperhatikan realitas yang lebih mendesak. Di tengah penderitaan warga sipil Palestina dan sandera Israel -,dan rencana Israel yang diumumkan untuk menduduki seluruh atau sebagian wilayah kantong tersebut,- mencegah kelaparan, memulangkan para sandera, dan mengakhiri konflik di Gaza adalah prioritas. Pembicaraan tentang dua negara bisa ditunda," tulis Blinken, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu 13 Agustus 2025.

Ia menekankan bahwa "jalur yang terikat waktu dan bersyarat menuju pengakuan negara Palestina" diperlukan, alih-alih pengakuan tanpa syarat.

"Pengakuan juga harus bersyarat. Meskipun Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut juga disertai tanggung jawab," tulis Blinken.

Ia mengatakan ia yakin hal itu "akan menjadi teguran terakhir bagi agendanya untuk membunuh dan menghancurkan Hamas”.

Blinken mengatakan bahwa "kerangka waktu yang wajar" untuk mengatasi syarat-syarat tersebut adalah dalam tiga tahun ke depan, waktu yang cukup, katanya, untuk "menunjukkan kepada Israel dan dunia bahwa Palestina yang merdeka akan difokuskan pada pembangunan negara, bukan penghancuran Israel."

'Menteri Genosida' Blinken

Pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden menghadapi protes di seluruh negeri selama masa jabatannya karena dukungannya yang terus-menerus terhadap Israel.

Selain bantuan militer tahunan rutin sebesar USD3,5 miliar kepada Israel, pemerintahan Biden mengambil tindakan untuk bantuan militer baru, mengirimkan USD18 miliar bantuan militer dalam setahun.

Dalam pidato terakhirnya sebagai presiden, Blinken diprotes oleh para jurnalis dan demonstran di aula, yang menyebutnya sebagai “Menteri Genosida."

Pengusiran paksa jurnalis dari aula oleh polisi menuai kecaman luas di dalam dan luar negeri.

Nihad Awad, presiden Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Anadolu pada bulan Februari bahwa AS tidak mempertimbangkan laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel.

"Laporan internal dari Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih dengan jelas menunjukkan bahwa mantan Presiden AS Biden dan mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menutup-nutupi dan membantah laporan-laporan ini," pungkas Awad.