Pelaku Kafe di Banda Aceh Sebut Royalti Musik Sebagai Ancaman

Banda Aceh: Kebijakan royalti musik yang dinilai memberatkan menjadi ancaman serius bagi pelaku usaha kafe di tengah lesunya daya beli masyarakat. Muhammad Alhudan, perwakilan Pustaka Kopi di Lambhuk, Kota Banda Aceh, menyatakan kekhawatirannya atas rencana penerapan royalti musik untuk kafe.

"Dalam sisi bisnis, ini ancaman," kata Alhudan kepada Metrotvnews.com di Banda Aceh, Rabu, 13 Agustus 2025.
 

Baca: Ketua PHRI Kritik LMKN soal Royalti: Ugal-Ugalan Seperti Preman

Alhudan menjelaskan meski siap berkerjasama, ia menilai kebijakan ini berpotensi membebani operasional bisnis. Di tengah inflasi dan lesunya daya beli, kafe harus mempertimbangkan ulang struktur keuangan jika royalti wajib dibayar.

"Kalau tidak mampu, kami mungkin beralih ke musik non-copyright atau bahkan tidak memutar musik sama sekali," jelas Alhudan.

Alhudan mengakui musik penting untuk menciptakan suasana kafe yang nyaman. Namun alternatif seperti suara alam atau lagu tanpa hak cipta seperti karya artis Juicy Lucy mungkin menjadi solusi.

"Tapi jelas, hilangnya musik akan mengurangi suasana kafe yang nyaman bagi pelanggan," jelas Alhudan.

Alhudan menekankan perlunya kejelasan aturan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). "Sampai sekarang, kami belum dapat informasi resmi. Sosial media tidak cukup harus ada surat formal dengan detail jelas, seperti daftar lagu yang boleh diputar," ungkap Alhudan.

Alhudin juga menyoroti kasus ambigu, seperti somasi atas penggunaan suara burung asli di sebuah hotel. "Ini menunjukkan perlunya batasan yang tegas antara karya manusia dan suara alam," ucap Alhudan.

Kekhawatiran lain adalah risiko denda besar, seperti kasus kafe di Bali yang didenda Rp2 miliar akibat pelanggaran royalti. "Bayangkan jika ini diterapkan di Aceh, di mana daya beli sedang turun. Bisa-bisa banyak usaha gulung tikar," ungkap Alhudan. 

Meski demikian, ia berharap ada solusi, seperti mekanisme royalti yang memperhatikan kemampuan usaha kecil. "Kami ingin bisnis tetap sustain, tapi jangan sampai kebijakan justru mematikan usaha kecil. Kami siap bekerja sama dengan keputusan apa pun, tetapi kebijakan harus realistis," jelas Alhudan.