Antisipasi Wisata Bencana, BNPB Larang Warga Masuk Zona Merah Semeru

Lumajang: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi melarang kegiatan wisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru. BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, segera memasang banner larangan di lokasi untuk mencegah fenomena "wisata bencana".

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan langkah ini diambil menyusul masih banyaknya warga yang datang sekadar untuk melihat dampak erupsi.

"Saya meminta pemerintah daerah memasang banner larangan wisata di wilayah terdampak, agar masyarakat tetap aman dan fokus pada pemulihan dan bantuan yang sedang berlangsung," kata Raditya dalam rapat evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat di Pendapa Kecamatan Candipuro, Lumajang, Minggu, 23 November 2025.

Dia menekankan kawasan terdampak merupakan zona merah yang berbahaya dan tidak boleh dikunjungi. Langkah ini penting untuk memastikan zona bencana tetap terkendali dan layanan untuk pengungsi dapat berjalan lancar.

BNPB juga menekankan pentingnya informasi yang akurat dan tertata dalam penanganan darurat erupsi Semeru. Raditya menyoroti perlunya penguatan media center untuk memastikan informasi publik tersampaikan secara jelas, cepat, dan tepat.
 

“Informasi yang valid membantu semua pihak tetap terkoordinasi dan mendukung pelayanan pengungsi secara optimal," ujarnya.

Dengan informasi yang tepat, warga dan tim tanggap darurat dapat mengambil keputusan terukur serta memanfaatkan bantuan secara efektif. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyatakan pemkab telah menerbitkan Surat Keputusan Tanggap Darurat dan SK Komando Tanggap Darurat sebagai dasar penguatan struktur kendali operasi.

"Setiap kebijakan diarahkan melalui satgas agar keputusan cepat, tepat, dan berbasis data akurat," kata Agus.


Erupsi Gunung Semeru. Dok: PVMBG

Dalam rapat yang sama, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memaparkan perkembangan terkini aktivitas Semeru, termasuk potensi awan panas guguran hingga sejauh 4 kilometer dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 kilometer dari hulu sungai. Informasi ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan zona aman, rute evakuasi, dan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak.

Rapat evaluasi ditutup dengan penegasan bahwa seluruh operasi darurat diarahkan pada tiga hal utama: keselamatan warga, kenyamanan pengungsi, dan koordinasi yang efektif, dengan dukungan sistem informasi yang akurat.