BGN Dorong Penambahan Anggaran BPOM untuk Mengawasi MBG

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merekomendasikan penambahan anggaran, untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga, BPOM dapat lebih terlibat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Agar BPOM anggarannya ditambah untuk menginspeksi kami atau nanti bisa ditambahi untuk beberapa hal terkait tersebut," kata Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.

Dia menekankan peran serta lembaga dan kementerian lain terhadap program MBG perlu banyak dilibatkan. Termasuk, penambahan peran BPOM untuk mengawasi MBG dari berbagai sisi.

"Tadi kita lihat BPOM sudah sangat intens mengontrol kami di lapangan. Tapi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin bertambah bahkan akan ada 30 ribu di akhir tahun, saya kira pergerakannya harus didukung dengan anggaran yang cukup," ucap dia.
 

Baca: 12 Jurus BPOM Cegah Keracunan MBG

Kepala BPOM Taruna Ikrar curhat tak dilibatkan seutuhnya dalam program MBG. BPOM hanya dilibatkan ketika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kegiatan MBG.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa, karena memang itu kenyataannya," kata Ikrar saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.

BPOM, kata dia, sejatinya dapat berperan lebih jauh di persiapan produksi pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BPOM disebut memiliki tenaga yang ahli dalam bidang pengecekan pangan.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian untuk produksi pangan itu," ujar Ikrar.