Begini Arahan Puan untuk Ribuan Legislator PDIP di Bimtek Bali

Jakarta: Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) periode 2024–2029 di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Rabu, 30 Juli 2025.

Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa PDIP harus kembali memperkuat kedekatannya dengan wong cilik dan anak muda.

“Pada masa lalu PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

Puan menilai bahwa kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. PDIP, kata dia, harus punya kerja politik di setiap lini.

"Dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya,” kata dia.
 

Baca: Puan: Penanganan Karhutla Harus Berbasis Keadilan Sosial dan Tata Kelola Berkelanjutan

Dalam arahannya, Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

“Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat; kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” ujar Puan.

Ia mengingatkan seluruh kader berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

Bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8) dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.