36 Koperasi Merah Putih Aktif di Jatim, Ditarget Operasional Penuh Akhir 2025

Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong percepatan operasional Koperasi Merah Putih (KMP). Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, menyampaikan bahwa jumlah koperasi yang telah berjalan mengalami peningkatan signifikan sejak program ini diluncurkan.

“Dari total 8.494 koperasi yang ditargetkan, saat awal peluncuran baru 23 yang operasional. Sekarang jumlahnya sudah mencapai 36 koperasi yang aktif,” ungkap Endy, Jumat, 1 Agustus 2025.

Endy menegaskan, pihaknya akan terus menambah jumlah koperasi yang beroperasi secara bertahap. Hal ini merupakan upaya menindaklanjuti target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu seluruh KMP sudah beroperasi penuh pada akhir 2025.

“Target Presiden, seluruh KMP harus bisa beroperasi pada akhir tahun ini. Tapi kita lakukan secara bertahap dan realistis. Untuk tahap awal, kami ingin setiap kecamatan minimal memiliki satu koperasi yang berjalan hingga Agustus,” jelasnya.

Baca: 153 Koperasi Merah Putih di Surabaya Resmi Digital, Jadi Motor Ekonomi Warga

Koperasi yang telah berjalan saat ini sebagian besar bergerak di sektor kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng. Meski belum semua memiliki fasilitas lengkap, Endy menyebut transaksi sudah berjalan dan menunjukkan progres yang menjanjikan.

“Sebagian besar koperasi sudah memiliki toko sembako. Transaksinya sudah mencapai jutaan rupiah. Ini menjadi bukti bahwa koperasi ini bisa tumbuh dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Namun, Pemprov Jatim tidak ingin koperasi berhenti di sektor sembako saja. Endy mendorong KMP untuk memperluas lini usaha, seperti menjadi distributor LPG dan pupuk.

“Potensi koperasi ini besar. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menjadi distributor LPG, pupuk, bahkan produk strategis lainnya,” tambahnya.

Agar percepatan operasional bisa berjalan maksimal, Endy mengimbau pengelola koperasi agar proaktif. Salah satunya dengan menyusun model bisnis dan mengajukan proposal kebutuhan agar dapat disalurkan ke pihak-pihak seperti Bulog, Pupuk Indonesia, dan Pertamina.

“Kalau mereka sudah punya data dan proposal, kami bisa bantu fasilitasi. Bisa dibangun model konsinyasi dan kerja sama yang saling menguntungkan,” pungkas Endy.