JPPI: Anggaran Besar Sekolah Rakyat Rawan Disalahgunakan

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai alokasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp7 triliun sangat rawan dikorupsi. Apalagi, melihat integritas sektor pendidikan yang kerap bermasalah.

“Angka fantastis ini jelas rawan disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, ada banyak celah penyalahgunaan, mulai dari penggelembungan harga laptop atau seragam hingga proyek fiktif," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, saat dihubungi, Minggu, 10 Agustus 2025.

Menurut dia, dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang belum begitu optimal. "Dana sebesar ini seharusnya digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah menjadi ladang korupsi yang merugikan," ujar Ubaid.

Ubaid juga menyoroti fenomena banyaknya guru dan murid yang mundur dari Sekolah Rakyat. Padahal, mereka adalah pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program ini.

"Kalau anggarannya begitu besar, tapi guru dan murid justru meninggalkan sekolah, patut dicurigai ada masalah mendasar. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menikmati anggaran ini? Jangan sampai program ini hanya proyek sesaat yang lebih mementingkan pencitraan daripada membangun sistem pendidikan yang solid dan efektif," ujar Ubaid.

Ubaid mengatakan model Sekolah Rakyat saat ini perlu diubah secara fundamental. Menurut dia, pola pengelompokan anak miskin dengan anak miskin bersifat dikotomis dan diskriminatif, sehingga berpotensi menciptakan stigmatisasi dan memperburuk kesenjangan sosial.

Dia meminta Sekolah Rakyat bisa inklusif, di mana anak dari berbagai latar belakang belajar bersama tanpa adanya pembedaan kelompok-kelompok tertentu.

"Integrasi Sekolah Rakyat ke dalam sistem pendidikan yang sudah ada akan membuat anggaran besar tersebut benar-benar bermanfaat untuk pemerataan akses pendidikan yang sesungguhnya," tutur Ubaid.