Anies Sebut Krisis Iklim Ancam Pulau-Pulau Terdepan Indonesia

Jakarta: Bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan bahwa sudah saatnya bagi masyarakat untuk lebih menyadari dampak dari perubahan iklim. Bahkan menurut Anies, dampak perubahan iklim yang sudah terasa saat ini -- seperti temperatur udara perkotaan yang lebih panas dari biasa -- lebih tepat jika disebut sebagai krisis iklim.

Tapi sebenarnya, lanjut Anies, area-area yang paling terdampak krisis iklim bukanlah di perkotaan, melainkan wilayah pesisir.

"Dampaknya tidak main-main. Banyak daerah pesisir kita mengalami abrasi. Di Muara Gembong, ada puluhan rumah tenggelam, Di Karawang, ada ratusan rumah hilang tergerus abrasi," kata Anies via rekaman video dalam acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023.

"Di Nusantara, ada lebih dari 80 pulau terdepan yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut. Mungkin seperti kisah Atlantis, pelan-pelan pulau kita seakan lenyap terkikis," sambungnya.

Dalam situasi seperti ini, Anies mengajak semua orang untuk melihat apa-apa saja yang sudah masyarakat Indonesia kerjakan sejauh ini, dan apa yang akan kita lakukan ke depan.

Anies mengatakan sudah ada banyak komitmen yang dibuat pemerintah terkait perubahan iklim, dan targetnya juga dinilai tinggi, termasuk Net Zero Emission untuk tahun 2060.

"Saya rasa baik targetnya tinggi. Tapi target ini harus diiringi kebijakan yang sejalan dan satu sama lain konsisten. Karena target tinggi, tanpa ada regulasi dan eksekusi yang tepat, dan satu sama lain tidak konsisten, kita akan sulit mencapai target. Ini harus kita sadari bersama," ungkap Anies.

Kembali ke krisis iklim, Anies kembali bertanya, "siapa sesungguhnya yang paling merasakan dampaknya? Menurut dia, yang paling mengalami kesulitan adalah mereka yang miskin dan rentan. Bagi mereka yang relatif makmur, udara panas bisa dikomepnsasi dengan menggunakan pendingin ruangan di rumah. Tapi bagi yang miskin, tidak ada kompensasi seperti itu.

Anies mengatakan ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menghadapi krisis iklim, maka harus dilihat secara komprehensif perihal apa-apa saja yang dibutuhkan, dan apa saja yang dianggarkan

"Saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir terancam abrasi, kebijakan yang diambil juga harus konsisten, bagaimana kita menyelamatkan itu. Tapi kalau kemudian yang muncul, kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka yang jadi pertanyaan, bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim? Perlu sekali bagi kita untuk membuat kebijakan-kebijakan yang konsisten," ungkap dia.

Menurut Anies, kebijakan-kebijakan tersebut harus dibuat dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

"Jadi ekonomi tumbuh, yang merasakan pertumbuhannya merata, dan lingkungan hidup tetap terjaga. Ini kombinasi penting yang sama-sama harus kita sadari," tutur Anies.

Baca juga:  Luhut Tegaskan Net Zero Indonesia Tergantung Teknologi dan Disiplin Bersama