Kepala Staf Presiden Moeldoko. Foto: Medcom.id.
Indriyani Astuti • 3 July 2023 21:24
Jakarta: Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah tidak tinggal diam terkait penyanderaan pilot maskapai Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Moeldoko menyebut ada dua pendekatan yang dilakukan.
"Oh tidak (diam), ada pendekatan pendekatan diplomasi soft pendekatan, soft approach-nya (pendekatan lunak), ada hard approach-nya (pendekatan keras)," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.
KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023 pada pemerintah untuk membebaskan Philip. Selain itu, mereka menyampaikan beberapa tuntutan antara lain pengakuan atas kemerdekaan Papua.
Moeldoko menuturkan pemerintah telah mengerahkan TNI/ Polri untuk pembebasan pilot Philip. Ini bagian dari hard approach.
"Masing-masing sudah tahu mana melaksanakan perannya, kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa kementerian, melaksanakan peran seperti apa. Ada jalur-jalur yang ditempuh," terangnya.
Sedangkan pendekatan lunak yang ia maksud adalah melalui komunikasi politik. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Selandia Baru, yang merupakan negara asal Philip, meminta agar upaya pembebasan warga negaranya berjalan baik.
Begitu pula para personel yang ditugaskan membebaskan sandera terus memerhatikan dinamika di lapangan. Menurut Moeldoko, TNI tidak boleh bergerak gegabah lantaran berpotensi menimbulkan korban.
"Jadi kita juga akan melihat dinamika lapangannya, kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya tidak boleh ada tindakan- tindakan yang gegabah," paparnya.