Kucuri Bank Himbara Rp200 Triliun, Pemerintah Genjot Iklim Investasi

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpandangan langkah pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan nasional dapat memperkuat likuiditas dan mendukung pergerakan pasar.

“Ini menambah likuiditas di pasar," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan dari sisi permintaan, pemerintah juga melihat kesiapan pasar untuk merespons kebijakan ini. 

Menurutnya, iklim investasi akan terus diperbaiki melalui langkah deregulasi, salah satunya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mulai efektif pada 5 Oktober 2025.

“Harapannya, dunia usaha bisa merespons positif kebijakan ini,” tegasnya.
 

Baca juga:  Begini Pembagian Dana Rp200 Triliun Pemerintah ke Bank Himbara

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Terkait pengaturan detail dana pemerintah tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa hal itu masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan. 

“Ya, itu nanti dibahas dengan Menteri Keuangan terkait aturan resminya. Hari ini juga ada pembahasan, minggu depan juga ada pembahasan,” katanya.

Guyur perbankan Rp200 triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menyuntikan Rp200 triliun dana pemerintah yang saat ini berada di rekening Bank Indonesia (BI) ke dalam sistem perbankan. Tujuannya untuk mendorong likuiditas, pertumbuhan kredit, dan aktivitas ekonomi riil.

Purbaya menjelaskan, sebagian dana pemerintah yang selama ini tersimpan di bank sentral akan dipindahkan ke sistem perbankan.

"Dari total dana Rp430 triliun, saya akan memindahkan Rp200 triliun ke perbankan. Uang ini akan menyebar di sistem, agar bisa tumbuh dan ekonomi kembali bergerak," ungkap Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, dikutip Kamis, 11 September 2025.