AS Ancam Tindak Warga Asing yang Puji Pembunuhan Influencer Pro-Trump

Washington: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Christopher Landau pada Kamis, 11 September 2025 memperingatkan bahwa Washington dapat mengambil tindakan terhadap warga asing yang “memuji, membenarkan, atau meremehkan” pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk. Ia menegaskan telah menginstruksikan pejabat konsuler untuk bertindak sesuai kewenangan.

“Sehubungan dengan pembunuhan keji terhadap seorang tokoh politik terkemuka, saya ingin menekankan bahwa warga asing yang mengagungkan kekerasan dan kebencian tidak diterima di negara kami,” tulis Landau di X dan dikutip Asia One, Jumat, 12 September 2025.

“Saya merasa muak melihat sebagian orang di media sosial memuji, membenarkan, atau meremehkan peristiwa itu, dan telah mengarahkan pejabat konsuler kami untuk mengambil langkah yang tepat,” lanjut Landau tanpa merinci bentuk tindakan tersebut.
 

Baca: FBI Tawarkan Rp1,6 Miliar untuk Informasi Tersangka Pembunuh Charlie Kirk.

Beberapa pengguna media sosial menanggapi unggahan Landau dengan menyertakan tangkapan layar akun-akun tertentu, meski tidak jelas apakah mereka pemegang visa AS. Landau bahkan menulis balasan bahwa pejabat konsuler akan memantau komentar pada unggahan tersebut, yang hingga Kamis sore telah mengundang lebih dari 2.000 tanggapan.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan, “Pemerintahan ini tidak percaya bahwa Amerika Serikat seharusnya memberikan visa kepada orang-orang yang kehadirannya tidak sejalan dengan kepentingan keamanan nasional AS.”

Namun, pejabat itu tidak menjawab pertanyaan apakah ada individu yang visanya telah dicabut atau bagaimana proses penilaian akan dilakukan.

Kirk, 31 tahun, merupakan penulis, pembawa acara podcast, sekaligus sekutu dekat Presiden Donald Trump. Ia dikenal berperan besar membangun dukungan Partai Republik di kalangan pemilih muda. Kirk tewas Rabu lalu akibat tembakan tunggal saat berbicara di sebuah universitas di Utah, yang oleh Trump disebut sebagai “pembunuhan keji.”

Pemerintahan Trump selama ini menerapkan kebijakan ketat terhadap imigrasi, termasuk memperluas pemeriksaan media sosial, mencabut ribuan visa pelajar, serta membatasi masa berlaku visa tertentu. Peringatan terbaru Landau dipandang sebagai kelanjutan dari pendekatan keras tersebut.