Tiongkok Desak Israel Hentikan Penggunaan Kekuatan di Gaza

Beijing: Tiongkok mengecam keras serangan terbaru Israel di Gaza, menyatakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran gencatan senjata yang telah dicapai dengan susah payah, dan mendesak Tel Aviv untuk "menghentikan obsesinya terhadap penggunaan kekuatan" di wilayah Palestina yang terkepung.

Dalam pernyataan di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa 18 Maret 2025, Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Cong menegaskan bahwa negaranya sangat prihatin dengan dimulainya kembali serangan Israel di Gaza.

"Kami mengecam keras tindakan ini," ujar Fu dalam pernyataannya yang disampaikan di forum tersebut.

Kecaman Terhadap Israel

Pernyataan Tiongkok di PBB disampaikan setelah pertemuan darurat yang diinisiasi oleh Aljazair dan Somalia, menyusul serangan udara Israel yang menewaskan lebih dari 400 orang pada Selasa.

Melansir dari Anadolu, Jumat 21 Maret 2025, Israel sebelumnya menyetujui gencatan senjata dengan kelompok Hamas pada 19 Januari, namun secara tiba-tiba melanggar perjanjian tersebut dengan melanjutkan serangan di tengah pembicaraan untuk memperpanjang kesepakatan tersebut.

Fu menyoroti bahwa gencatan senjata telah memberikan "kelegaan yang telah lama dinantikan" bagi penduduk Gaza, tetapi tindakan Israel telah membalikkan situasi secara drastis.

"Terlepas dari seruan kuat dari komunitas internasional untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza dan harapan besar warga Gaza untuk kembali hidup dalam kedamaian, situasi justru bergerak ke arah yang berlawanan," ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah telah memasuki "fase yang berbahaya," di mana hukum dan tatanan internasional diabaikan dan "hukum rimba" menjadi dominan.

Tiongkok menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan menegaskan bahwa solusi militer bukanlah jalan keluar bagi konflik Israel-Palestina.

"Kami mendesak Israel untuk meninggalkan logika supremasi kekuatan. Penggunaan kekuatan secara membabi buta tidak hanya gagal membebaskan sandera tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko bagi mereka," tegas Fu.

Fu juga mengecam Israel karena "memanfaatkan dan mempolitisasi bantuan kemanusiaan" di Gaza.

"Hingga hari ini (Selasa), selama 17 hari berturut-turut, tidak ada bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Gaza. Kehilangan pasokan listrik telah menghentikan operasional pabrik desalinasi, memperparah krisis air bersih," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai alat tawar-menawar adalah pelanggaran hukum internasional, khususnya hukum humaniter.

"Tiongkok mengecam praktik tersebut dan mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan sesuai hukum humaniter internasional dan segera memulihkan akses penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza," tambahnya.

Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang saat ini menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kembali melancarkan operasi militer di Gaza sejak 2 Maret, termasuk memutuskan aliran listrik dan menghentikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Fu menegaskan bahwa dunia harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan eskalasi konflik dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil Gaza yang menjadi korban utama dalam konflik berkepanjangan ini.


(Muhammad Reyhansyah)