35 Anggota DPRD Purwakarta Dapat BSU, Pengamat: Harus Diinvestagasi

Jakarta: Sebanyak 35 Anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal ini dinilai bisa menjerumus ke tindakan koruptif.
 
"Saya melihat sebagia bentuk perilaku koruptif, artinya ini sesungguhnya fenomena gunung es. Karena bisa jadi tempat lain banyak terjadi inikan masalahnya data Kemenaker," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, saat dihubungi, Rabu, 6 Agustus 2025.

Trubus menduga kasus tersebut bisa terjadi karena ada permainan oknum Dinas Tenaga Kerja tanpa sepengetahuan anggota DPRD yang menerima bantuan.
 
"Saya melihat mungkin ada permainan dari anggota Disnaker, sehingga memasukkan nama-nama anggota dewan, padahal yang menerima orang-orang itu sendiri, mencatut namanya, saya curiga," ujar Trubus.
 
Trubus mendesak agar segera dilakukan investigasi oleh sejumlah pihak terkait temuan tersebut. "Ini perlu diinvestasi, karena ini dana publik," tegas Trubus.
 

Baca Juga:  BRI Salurkan BSU 2025 kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

Anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan. Anggota DPRD Purwakarta yang menerima BSU tersebut berjumlah 35 orang.
 
Hal itu dibenarkan Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta. Namun, pihak Sekretaris DPRD Purwakarta membantah mengusulkan para anggota dewan sebagai penerima BSU.
 
Menurut Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono, tercatatnya anggota DPRD sebagai penerima BSU akibat sistem.
 
"Betul 35 anggota Dewan tercatat menjadi penerima bantuan, tapi data itu disebabkan ada sistem di mana gaji mereka berada di bawah UMP, bukan kita yang mengusulkan. Namun, anggota Dewan bersepakat tidak akan ambilnya dan anggota dewan tidak butuh uang itu," kata Rudi Hartono.