Semarang: Sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga kini masih kebingungan untuk mencari lokasi pembangunan sekolah rakyat, meskipun lahan untuk pembangunan sekolah boarding school tersebut cukup tersedia namun belum dapat diputuskan karena sejumlah kendala.
Setelah 9 sekolah rakyat di Jawa Tengah yakni 6 SRMA dan 3 SRMP menampung 850 siswa dan telah mulai melaksanakan pendidikan, diharapkan sejumlah sekolah rakyat lain juga dapat memulai pembelajaran pada tahun depan sehingga pembangunan sekolah rakyat dapat dipersiapkan dan dimulai tahun ini.
Di Kabupaten Kendal sebelumnya diputuskan pembangunan sekolah rakyat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal Kota, namun selain adanya penentangan oleh warga, kini dipindahkan ke lahan milik Dinas Pertanian Kendal di di Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kendal.
Menurut Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, meskipun lokasi baru ini cukup tepat karena tidak jauh dari pemukiman warga, namun lokasi baru ini juga masih akan diajukan ke pusat dan masih menunggu keputusan.
"Kita sudah survei dan sangat kayak untuk pendirian sekolah rakyat," kata Dyah dalam keterangan pers, Kamis, 17 Juli 2025.
Kondisi sama juga dialami Pemkab Demak, dua lahan dengan luas masing-masing lebih dari tujuh hektar tersebut yakni di Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak dan satu lagi di lahan milik Pemprov Jawa Tengah di Kecamatan Mranggen sebagai alternatif juga belum mendapatkan persetujuan dari pusat.
Bupati Demak Eisti'anah mengatakan dilihat dari luas lahan tersebut telah memenuhi persyaratan, namun melihat kondisi sekarang ini lahan bekas sawah tidak dapat langsung dibangun karena harus dilakukan pengurukan dengan anggaran yang tidak sedikit, sehingga ditolak pusat.
"Kita tidak memiliki anggaran untuk pengurukan lahan itu, karena anggaran yang ada di daerah ini masih dikonsentrasikan untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir rob," jelas Eisti'anah.
Hal serupa juga dialami Kabupaten Semarang, lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang sebelumnya tejah dipersiapkan di Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur juga terpaksa dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga harus segera dilakukan pencarian lahan pengganti.
"Sekarang kita siapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran seluas 5,5 hektare, sekarang sedang dipersiapkan melengkapi persyaratannya," ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istichomah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, secara terpisah mengungkapkkan untuk pembangunan sekolah rakyat di daerah ini ada dua lokasi yang diajukan ke pemerintah pusat yakni di Desa Mojorebo, Kecamatan Wirosari dan di kawasan selatan Lapangan Danyang, Kecamatan Purwodadi.
Meskipun secara luas lahan memenuhi persyaratan, lanjut Anang Armunanto, yakni lebih dari 5 hektare, namun keputusan lokasi ada pada pemerintah pusat. "Awalnya hanya satu lokasi yang di Wirosari, namun diminta lahan alternatif lain maha disiapkan di Purwodadi," tambahnya.
Sementara itu meskipun kini Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora telah mulai berjalan dengan menerima 50 siswa, namun Pemerintah Kabupaten Blora masih mempersiapkan sekolah rakyat lebih besar untuk menampung siswa kurang mampu tingkat pertama (SRMP).
Tidak hanya dipersiapkan lahan hingga mencapai 7 hektare tidak jauh dari PDAM Cepu untuk pembangunan sekolah rakyat yang menurut rencana akan mulai beroperasi tahun depan, juga dilakukan langkah-langkah untuk membantu para orang tua siswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di boarding school tersebut.
"Saya telah kumpulkan para orang tua siswa sekolah rakyat yang saat ini tejah diasramakan, tujuannya adalah profiling untuk mengetahui latar belakang sosial ekonomi keluarga masing-masing siswa," kata Bupati Blora, Arief Rohman.
Setelah dapat diketahui latar belakang orang tua siswa tersebut, menurut Arief Rohman, segera dilakukan langkah-langkah agar dapat membantu keluarga tersebut terutama ekonominya, karena diantara mereka ada yang tidak memiliki rumah, pekerjaan maupun sumber ekonomi lainnya. "Itu sesuai arahan Menteri Sosial," ujarnya.
Streaming