Wapres: 24 Rumah Sakit akan Dibangun di Tanah Papua

Manokwari: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di Papua, sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pembangunan fasilitas kesehatan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan dan pemerataan akses bagi masyarakat se-Tanah Papua.

"Dalam RPJMN 2025-2029 ada 24 rumah sakit yang nanti akan dibangun oleh pemerintah di wilayah Papua," kata Wapres Gibran saat rapat di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, dilansir dari Antara, Selasa, 4 November 2025.

Wapres menyebut pembangunan rumah sakit baru tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Antara lain, layanan mamografi, CT-scan, cath lab, MRI, serta ketersediaan dokter spesialis.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga, warga Papua tidak lagi harus dirujuk ke rumah sakit di Sulawesi maupun Jawa.

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Supaya ke depannya, tidak ada lagi masyarakat Papua harus jalani perawatan ke luar," ucap Wapres.
 

Baca Juga:  Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil Terus Ditingkatkan

Ilustrasi rumah sakit. Medcom

Wapres berharap pembentukan dua lembaga khusus berdampak positif terhadap upaya pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kedua lembaga itu, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP).

"Sekarang sudah ada dua lembaga. Saya minta ada akselerasi pembangunan dua kali lipat," ujar Wapres.

Menurut dia, pemerataan pembangunan di Tanah Papua perlu dilakukan konsisten dan berkelanjutan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dia mengatakan pemerintah pusat membutuhkan data akurat dari pemerintah daerah agar perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

"Pembangunan di wilayah Papua tidak bisa hanya satu tahun atau dua tahun, tapi berkelanjutan," ucap Wapres.