Gubernur Jabar Bantah Ada Dana Mengendap di BJB: Itu Kas Daerah, Bukan Deposito

Bandung: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana mengendap dalam bentuk deposito milik Pemprov Jabar di Bank BJB. Pernyataan ini sekaligus membantah keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang adanya dana deposito pemerintah daerah di bank.

Menurut Dedi, dana yang tersimpan di Bank BJB merupakan kas daerah senilai sekitar Rp2,6 triliun. Dana tersebut dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan pemerintahan.

"Angka Rp2,6 triliun itu sama dengan data yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut juga bersumber dari laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)," ujar Dedi melalui Humas Jabar, Kamis, 23 Oktober 2025.

Pernyataan Dedi ini menanggapi keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya dana deposito milik pemerintah daerah mengendap di sejumlah bank daerah. Purbaya mengaku data tersebut berasal dari Bank Indonesia.


Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dok Kemenkeu

"Dana disimpan di BJB karena tidak mungkin disimpan di brankas. Nilainya juga fluktuatif, naik turun sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya," tegas Dedi.

Berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana kegiatan pembangunan yang menunggu proses lelang dapat disimpan sementara dalam bentuk deposito on call. Jenis deposito ini bisa dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan.

Dedi memastikan seluruh dana kas daerah saat ini tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Penyimpanan dana sementara dalam deposito on call hanya dilakukan untuk menunggu proses lelang atau pembayaran bertahap.

Meski demikian, Dedi menyatakan akan segera melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia. Hal ini terkait informasi adanya dana deposito senilai Rp4,1 triliun sebagaimana disebutkan Menteri Keuangan.

"Saya akan langsung ke BI setelah bertemu Mendagri untuk menanyakan hal ini," pungkas Dedi.