Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, mendesak pemerintah agar memasukkan luas wilayah laut sebagai variabel dalam perhitungan dana transfer pusat ke daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di wilayah kepulauan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan Mercy dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah 3T dan Marginal bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Pusat Statistik (BPS) di ruang Komisi X DPR, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
Formula Dana Transfer Tidak Adil
Dalam rapat tersebut, Mercy menyoroti ketimpangan alokasi anggaran bagi daerah kepulauan yang selama ini masih berbasis pada luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Menurutnya, formula tersebut tidak adil bagi daerah 3T yang mayoritas berbasis kepulauan dengan luas laut mencapai lebih dari 90 persen.
“Sampai kapan pun, bahkan sampai lautan Indonesia mengering, ketimpangan pembangunan akan tetap terjadi jika kita tidak memasukkan karakteristik laut sebagai variabel dalam administrasi pelayanan publik,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku itu juga menekankan bahwa keterpurukan pendidikan di daerah 3T tidak hanya disebabkan oleh letak geografis yang sulit, tetapi juga oleh tingginya angka kemiskinan serta keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut semakin memperparah ketimpangan pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan.
Tiga Rekomendasi untuk Pemerintah
Sebagai solusi, Mercy mengajukan tiga rekomendasi utama:
1. Rekonstruksi Mandatory Spending Anggaran Pendidikan
Pemerintah perlu menata ulang alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, sekitar Rp 700 triliun. Saat ini, Kemendikdasmen hanya mengelola Rp 32 triliun, sehingga perlu ada redistribusi anggaran dengan memprioritaskan program Wajib Belajar 13 tahun.
2. Memasukkan Luas Laut dalam Formula Dana Transfer
Dengan memasukkan luas laut sebagai variabel dalam alokasi dana transfer, daerah kepulauan akan mendapatkan hak anggaran yang lebih adil untuk pembangunan, termasuk sektor pendidikan.
3. Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengawasan
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan data dan anggaran agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak nyata di lapangan.
Mercy menyambut baik hasil rapat Panja yang menyepakati usulannya masuk dalam kesimpulan rapat. “Puji Tuhan, usulan ini diterima. Semoga implementasinya segera direalisasikan demi keadilan bagi daerah 3T dan marginal,” tutupnya.