Pemerintah Diminta Evaluasi Variasi Menu Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir. Menurutnya salah satu yang perlu menjadi catatan yakni  variasi menu dan kualitas rasa makanan. 

"Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai. Mengingat, program ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu, kendala yang ditemui di lapangan perlu segera diperbaiki agar manfaatnya dapat optimal," ujar Netty, Selasa, 14 Januari 2024. 

Lebih lanjut, kata Netty, ditemukan laporan adanya sisa makanan yang cukup banyak di beberapa sekolah. Ini dikarenakan siswa tidak menghabiskan makanannya. 

"Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreatifitas penyajian seperti menu-menu dengan warna dan bentuk yang disukai oleh anak-anak," katanya lagi. 
 

Baca juga:  Temui Prabowo, Khofifah Usul Makan Bergizi Dibantu APBD

Kendala lain yang menjadi perhatian adalah infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah mengalami keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan. 

“Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan kualitas yang baik. Dalam informasi yang disampaikan pemerintah, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 26 provinsi pada hari pertama pelaksanaan dengan jumlah penerima di tahap awal mencapai 600 ribu orang. Adapun, untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia,” ujar Netty. 

Masalah lain yang dipaparkan Netty adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal. 

“Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik,” ungkapnya.

Pemerintah telah menargetkan penerima program MBG pada Januari-Maret 2025 mencapai tiga juta orang. Sementara itu, ditargetkan hingga akhir 2025, penerima program MBG bisa menembus angka 19,47 juta orang.