Indeks Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Bergerak ke Arah Positif

Jakarta: Peran perempuan dan pemberdayaannya merupakan pilar penting dalam demokrasi di Tanah Air. Pemerintahan Presiden Prabowo Subiano menaruh perhatian terhadap isu perempuan yang termaktub dalam Asta Cita.

Target-target pemberdayaan perempuan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangjka Menengah Menengah Naisonal (RPJMN), serta pembentukan Ruang Bersama Indonesia (RBI).

Analis Utama Maha Data dan Gender LAB 45, Ayu Gendis Wardani menjelaskan pengukuran pemberdayaan perempuan menggunakan komparasi antara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Ini menunjukkan adanya tren perbaikan yang konsisten selama periode 2018-2024.

"IKG dan GII ini dipakai guna melihat bagaimana pemerintah mengukur pemberdayaan perempuan. Dan, menyandingkannya dengan negara-negara global, terutama negara ASEAN dan Nordik," kata Ayu dalam dalam acara Seminar Nasional LAB 45 dengan tama 'Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045' di Perpusnas RI, Kamis, 21 Agustus 2025.

Jika pergerakan dua indikator itu semakin mendekati skor 0, kata Ayu menjelaskan, maka tingkat ketimpangan semakin rendah. Penggambaran pemberdayaan perempuan Indonesia sejak 1945, disebutkannya, menunjukkan tren penurunan skor dari tahun ke tahun. 
 

Baca: Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa Harus Ditingkatkan

"Terutama signifikan pada tahun 1999 (sesaat setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden). Dari nilai 0,696 di tahun 1997 menjadi 0,421 di tahun 1999," ucap Ayu.

Hal yang sama diungkapkan, Analis lainnya Aldy Pahala Rizky yang menyampaikan penggambaran pemberdayaan perempuan di Indonesia sejak 1945 menunjukkan tren positif yang ditunjukkan melalui penurunan skor dari tahun ke tahun

Aldy pun berharap target pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam RPJMN 2026, serta pembentukan Ruang Bersama Indonesia (RBI) tercapai. Dengan rekomendasi memperkuat kemitraan strategis dengan gerakan perempuan dan komunitas lokal serta memperluas representasi perempuan dalam politik.

"Gerakan perempuan akan selalu hadir untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang responsif gender. Serta, merespons kebijakan-kebijakan pemerintah yang meleset dari cita-cita para perempuan bangsa," kata Aldy 

Menurut Aldy, pemerintah harus masif mendengarkan dan menyerap aspirasi gerakan-gerakan akar rumput. Gerakan akar rumput itu, harus menjadi motivasi pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan dari sisi kebijakan sesuai target.

"Exclusion by Gender Index dari V-Dem berbicara soal aksesibilitas yang dirasakan perempuan dari kebijakan yang diimplementasikan pemerintah. Semakin mendekati skor 0, maka tingkat eksklusi dari negara semakin rendah," ujar Aldy.