Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa Harus Ditingkatkan

Jakarta: Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Iwan Dwi Laksono, menilai perempuan bukan hanya pelengkap dalam pembangunan bangsa. Kaum hawa dinilai memiliki peran strategis.

Hal itu disampaikan Iwan dalam peringatan HUT ke-18 Jaman di di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025. Meski memiliki peran strategis, perempuan masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan institusional. 

“Partisipasi politik perempuan Indonesia masih rendah. Kita masih berada di peringkat ke-6 dari 10 negara ASEAN dalam hal representasi politik perempuan. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan dari sistem yang belum inklusif,” kata Iwan, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Untuk itu, Jaman berkomitmen meningkatkan partisipasi perempuan dengan memberikan pendidikan politik inklusif bagi perempuan. Lalu, mengembangkan kaderisasi kepemimpinan perempuan, mewujudkan kebijakan afirmatif yang berkelanjutan, memperluas akses perempuan terhadap teknologi dan pelatihan digital, dan membangun ekosistem pemberdayaan berbasis kemitraan multipihak.

Komitmen meningkatkan partisipasi perempuan juga dilakukan dengan membentuk Jaman Perempuan Indonesia (Japri). Peluncuran dilakukan dalam Talk Show bertajuk Peran Sosial Politik Perempuan dalam Kemandirian Nasional yang menghadirkan menghadirkan penulis dan penggiat perempuan yang aktivis 1998 Lilik HS serta Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati.
 

Baca juga:  Perempuan di Jakarta Masih Terjebak Ketidakpastian Kerja dan Eksploitasi

Iwan menegaskan kemandirian nasional tidak akan pernah utuh jika setengah dari potensi bangsa, yaitu perempuan, masih dibatasi ruang geraknya. 

“Maka, perjuangan perempuan JAMAN bukan hanya perjuangan gender. Ia adalah perjuangan kemanusiaan. Perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih adil, lebih setara, dan lebih berdaulat,” sebut Iwan.

Selain itu, dia menyampaikan Jaman mengusung strategi arah baru yang mencakup penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, koperasi, dan pertanian berbasis komunitas, transformasi digital rakyat dengan pelatihan teknologi untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, serta kedaulatan energi dan pangan. 

Iwan menjelaskan strategi arah baru itu diimplementasikan melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan riset nasional, reformasi politik partisipatif, dengan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, serta kolaborasi lintas sektor, antara masyarakat sipil, pemerintah, swasta, dan akademisi.

“Jaman berkomitmen, siapa pun pemimpin negeri ini, dari presiden, gubernur, bupati, atau walikota, mereka memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional. Tanpa kemandirian, tidak ada keadilan sosial. Tanpa kedaulatan, tidak ada kemakmuran rakyat,” ujar Iwan.