Persilakan KPK dan BPK Audit Danantara, Rosan: Tidak Ada yang Kebal Hukum

Jakarta: CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit Danantara. Dia menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Rosan menegaskan akan menjalankan Danantara dengan transparan, good governance, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dia juga akan berpegang teguh pada integritas dan kehati-hatian.

"Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia, ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia," jelas Rosan.
 

Baca Juga:  Presiden Prabowo Klaim Danantara Dapat Diaudit Siapa Pun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BPI Danantara. Dia menegaskan Danantara harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan generasi mendatang.

"(Danantara) harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini, sekali lagi, adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar Presiden dalam pidato peluncuran Danantara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025.

Dia membuka pintu kerja sama antara pemerintah pusat dan pihak yang hendak berinvestasi di Danantara. Prabowo berharap investor asing dapat berinvestasi di Danantara.