Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, PKB: Kita Hormati

Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pelarangan kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan retret. Sebab, instruksi itu berkaitan dengan kedaulatan partai.

"Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis ya, apa agenda-nya apa gitu. Tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP. Tapi kita hormati, kita hargai," kata Ketua DPP PKB Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

Huda mengaku belum mengetahui detail soal instruksi dari Megawati. Dia meyakini ke depan akan ada kompromi antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto perihal instruksi yang dikeluarkan itu.

Wakil Ketua Komisi V DPR itu menilai memungkinkan bila kepala daerah dari PDIP yang tertunda mengikuti retret bakal menyusul.

"Mungkin enggak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi, enggak tahu. Mungkin itu bagian dari kompromi mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo," ujar Huda.
 

Baca juga: Manut Instruksi Mega, Bupati Karanganyar Urung Ikut Retret Kepala Daerah

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri geram terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.

Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK.