Manut Instruksi Mega, Bupati Karanganyar Urung Ikut Retret Kepala Daerah

Karanganyar: Bupati Karanganyar Rober Christanto membatalkan rencananya mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Hal itu dilakukannya usai menerima instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau seperti itu ya sebagai kader partai biasa, tegak lurus," ujarnya di Karanganyar, 21 Februari 2025.

Diketahui, Rober tiba di rumahnya di Karanganyar, Kamis malam, 20 Februari 2025 setelah mengikuti pelantikan kepala daerah di Jakarta. Usai membatalkan rencananya mengikuti retret, Rober memilih untuk menunggu instruksi selanjutnya dari Megawati. Selanjutnya, ia bersama kepala daerah lain dari PDIP bakal berkumpul untuk menunggu arahan Megawati.

"Saya akan tegak lurus dengan instruksi Bu Ketum. Kami menunggi perintah berikutnya. Sebagai kader partai dalam hal ini pasti akan mengikuti arahan dari Bu Ketum," bebernya.
 

Baca: Larangan Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Gubernur Kalbar: Saya Non Partai

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri geram terhadap penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.

Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.