KSP: Seluruh Dapur MBG Harus Punya SLHS

Jakarta: Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). SLHS ini sebagai upaya mitigasi dan pencegahan kasus keracunan pada program MBG.

Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.553 SPPG per 22 September, baru ada 24 SPPG yang memiliki SLHS. Ribuan SPPG lainnya belum mengantongi SLHS.

"SLHS harus ada di semua SPPG," tegas Qodari dalam keterangannya, Senin, 22 September 2025.



Dia menekankan Kemenkes akan menugaskan dinas kesehatan atau petugas puskesmas terdekat untuk membantu pengawasan terhadap SPPG, utamanya yang sudah memiliki SLHS, untuk mencegah kasus keracunan makanan. Dia memastikan inspeksi kesehatan ini bakal dilakukan secara rutin setiap bulan.

"Bila perlu seminggu sekali," kata Qodari.

Pemerintah Minta Maaf

Pemerintah menyampaikan permohonan maaf terkait persoalan makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah," ujar Pras, sapaanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
 
Dia menegaskan peristiwa keracunan pada program MBG yang dialami sejumlah siswa tidak pernah diharapkan dan bukan kesengajaan. Dia menyebut seluruh kejadian keracunan itu akan menjadi bahan catatan dan evaluasi pemerintah.

"Ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN," beber Pras.