Tiga Perusahaan Tiongkok Digugat atas Dugaan Pengawasan Massal Uighur

Munich: World Uyghur Congress (WUC) telah mengajukan gugatan hukum di Paris, Prancis, terhadap tiga perusahaan teknologi asal Tiongkok, yaitu Huawei France, Hikvision France, dan Dahua Technology France. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menuduh ketiga perusahaan tersebut terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan etnis Uighur di Turkistan Timur.

Gugatan ini diajukan oleh pengacara hak asasi manusia terkemuka asal Prancis, William Bourdon dari firma hukum Bourdon & Associes.

Dugaan Keterlibatan dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Presiden WUC, Turgunjan Alawdun, menegaskan bahwa langkah hukum ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang diduga berperan dalam kebijakan represif pemerintah Tiongkok terhadap komunitas Uighur.

"Gugatan ini menjadi pengingat penting bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam genosida yang dilakukan pemerintah Tiongkok harus bertanggung jawab secara hukum," ujar Alawdun dalam pernyataan resmi WUC. 

"Kami berharap sistem peradilan Prancis akan menangani kasus ini dengan serius," tambahnya, seperti dilansir dari ANI News, Selasa 8 April 2025

Gugatan hukum yang terdiri dari 45 halaman ini memuat empat dakwaan utama, yakni penyembunyian keterlibatan dalam perbudakan paksa yang diperparah, penyembunyian keterlibatan dalam perdagangan manusia secara terorganisir, penyembunyian keterlibatan dalam genosida, penyembunyian keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan

Dukungan dari Organisasi HAM dan Bukti Keterlibatan

Tindakan hukum ini juga mendapat dukungan dari Don't Fund Russian Army, sebuah LSM yang selama ini meneliti dan mengungkap penggunaan kamera pengawas Hikvision dan Dahua di Ukraina.

Direktur organisasi tersebut, Olha Matseliukh, menyatakan bahwa kerja sama dengan WUC bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap Uyghur serta ancaman keamanan di Ukraina.

Menurut laporan WUC, bukti yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber publik serta penelitian independen yang menunjukkan bagaimana tiga perusahaan teknologi asal Tiongkok ini berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pengawasan massal di Turkistan Timur.

Perusahaan Hikvision dan Dahua diduga menyediakan teknologi pengawasan canggih berbasis kecerdasan buatan (AI), termasuk sistem pengenalan wajah yang memungkinkan identifikasi individu Uighur secara otomatis. Hikvision dilaporkan memasang kamera pemantau di berbagai lokasi strategis, termasuk masjid, institusi pendidikan, tempat umum, dan bahkan di dalam rumah-rumah warga Uighur.

Dokumen internal yang bocor dan hasil penelitian independen mengindikasikan bahwa Hikvision mengembangkan perangkat lunak yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi individu Uighur, kemudian memberi peringatan kepada otoritas berdasarkan latar belakang etnis mereka.

Sementara itu, perusahaan Dahua juga diduga menyediakan teknologi pengenalan wajah yang digunakan untuk profil rasial, menurut laporan WUC.

Gugatan ini menjadi salah satu langkah hukum terbaru yang menyoroti keterlibatan perusahaan-perusahaan teknologi dalam pelanggaran hak asasi manusia di Turkistan Timur, yang telah menjadi sorotan komunitas internasional dalam beberapa tahun terakhir. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Thailand Deportasi Paksa Uighur ke Tiongkok, AS Mengecam Keras