Hikmahanto: Hizbullah Jadi Titik Lemah Gencatan Senjata Lebanon–Israel

Jakarta: Kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Lebanon dan Israel dinilai masih rapuh dan belum dapat dipastikan sebagai langkah awal menuju perdamaian permanen.

Pakar Hukum Internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, mengatakan daya ikat kesepakatan tersebut sepenuhnya bergantung pada komitmen para pihak yang terlibat dalam konflik.

Namun, menurutnya, terdapat satu titik krusial yang belum terjawab, yakni posisi kelompok bersenjata Hizbullah.

“Kuat tidaknya hanya bergantung pada negara yang berkonflik. Masalahnya, Israel dan Lebanon bisa bersepakat, namun bagaimana bila Hizbullah menyerang? Ini karena Hizbullah dan Lebanon adalah dua hal yang berbeda,” ujarnya.

Titik Lemah: Aktor Non-Negara

Hikmahanto menilai keberadaan Hizbullah sebagai aktor non-negara menjadi faktor yang dapat mengganggu stabilitas gencatan senjata. Menurutnya, kesepakatan antarnegara tidak otomatis mengikat kelompok bersenjata yang memiliki agenda dan struktur komando sendiri.

Selain itu, Hikmahanto juga menyoroti bahwa gencatan senjata ini tidak terlepas dari dinamika geopolitik yang lebih luas, khususnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurutnya, Iran memiliki kepentingan agar serangan terhadap Hizbullah dan Lebanon dihentikan sebagai bagian dari proses diplomasi dengan Washington.

Hukum Humaniter Tetap Berlaku

Terkait efektivitas peran lembaga internasional, Hikmahanto menegaskan bahwa tidak ada pihak eksternal yang sepenuhnya dapat menjamin keberhasilan gencatan senjata selain para pihak yang berkonflik itu sendiri.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hukum humaniter internasional tetap berlaku dalam segala kondisi.

“Ada atau tidaknya jeda, pihak yang berkonflik tetap tidak boleh menargetkan warga sipil,” tegasnya.

Baca juga:  Tiongkok Desak Israel dan Lebanon Bertanggung Jawab Jaga Gencatan Senjata