Presiden Mesir Bertemu Direktur CIA John Ratcliffe, Bahas Krisis Iran dan Gaza

Kairo: Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bertemu Direktur CIA John Ratcliffe di Kairo pada Minggu, 20 September 2026, dan menyerukan kesepakatan untuk menyelesaikan krisis Iran serta memulihkan stabilitas kawasan.

Dalam pernyataan kepresidenan Mesir yang dikutip Anadolu, Sisi menyampaikan dukungan penuh Kairo terhadap upaya mencapai kesepakatan komprehensif yang dapat menyelesaikan krisis Iran.

Menurut Kairo, kesepakatan tersebut akan berkontribusi terhadap pemulihan keamanan dan stabilitas kawasan serta menjamin kebebasan navigasi internasional.

Sisi juga menegaskan penolakan Mesir terhadap segala bentuk serangan terhadap keamanan dan kedaulatan negara-negara Arab. Dia menekankan perlunya menyelesaikan krisis regional melalui jalur diplomatik sekaligus menangani akar permasalahannya.

Ketegangan kawasan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Teheran kemudian merespons dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah negara di kawasan yang menjadi lokasi aset militer AS.

Iran juga menutup Selat Hormuz, salah satu jalur perairan penting dunia untuk pengiriman minyak dan gas.

Washington dan Teheran mencapai kesepakatan pada Juni untuk mengakhiri permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran. Namun, kesepakatan tersebut kemudian menghadapi kebuntuan akibat perbedaan pandangan mengenai pengaturan navigasi dan keamanan di jalur perairan strategis tersebut.

Gencatan Senjata Gaza

Dalam pertemuan pada Minggu, Sisi juga menyerukan implementasi penuh kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Dia mengapresiasi upaya para mediator dalam menjalankan peta jalan gencatan senjata Gaza dan menegaskan komitmen Mesir untuk memperkuat gencatan senjata, melindungi warga sipil, memastikan akses bantuan, serta menciptakan kondisi bagi proses politik menuju solusi dua negara.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza pada 29 September 2025. Rencana tersebut mencakup pembebasan sandera Israel, pelucutan senjata Hamas, penarikan sebagian pasukan Israel, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

Fase pertama rencana tersebut mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.

Fase kedua mencakup penarikan militer Israel yang lebih luas, pembangunan kembali Gaza, serta dimulainya proses pelucutan senjata. Namun, Israel masih menguasai sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza dan bersikeras bahwa kelompok-kelompok Palestina harus melucuti senjata sebelum penarikan dilakukan.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah dua tahun perang Israel di Gaza sejak Oktober 2023 yang, menurut materi yang disampaikan, telah menewaskan hampir 74.000 orang dan melukai lebih dari 174.000 orang serta menyebabkan kehancuran di seluruh wilayah Gaza.

Baca juga: Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Ditutup hingga AS Penuhi Komitmen