MBG Tetap Lanjut, KSP: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenanan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah berkomitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini dilakukan di tengah proses pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," kata Dudung dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.
 

Ia memastikan kendala internal tidak akan menghentikan program MBG yang menjadi hajat hidup orang banyak. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.

Ia juga memastikan bahwa kendala internal tidak akan menghentikan program yang menjadi hajat hidup orang banyak ini. Presiden telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.

"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," kata Dudung.

Sebagai bentuk fungsi pengendalian, KSP telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.

Adapun SPPG yang sudah memenuhi standar, kata Dudung, dapat dijadikan percontohan untuk direplikasikan di daerah lain. Hal ini tentunya dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dudung menambahkan, saat ini elaksanaan program di tingkat bawah sudah mulai diperbaiki dengan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur. Pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. 

"Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Dudung.


Program Makan Bergizi Gratis. Foto: dok. BGN.

Pemerintah memprioritaskan agar distribusi makanan bergizi ini menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Termasuk di wilayah-wilayah terluar.

"Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T," kata Dudung.

KSP berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh. Ia berharap momentum evaluasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional yang dibiayai oleh negara.

"Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan," kata Dudung.