Kemenpar Jaga Pariwisata jadi Mesin Ekonomi Nasional

Jakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memastikan mengawal sektor pariwisata agar tetap menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pariwisata sejatinya ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Pariwisata bukan hanya soal kunjungan, tetapi tentang pergerakan ekonomi. Pariwisata menghidupkan UMKM, membuka lapangan kerja, memperkuat daerah, dan membawa devisa bagi negara,” ujar Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
 

Rapat kerja ini membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran (TA) 2027. Dalam pemaparannya, Widiyanti menjelaskan bahwa, sektor pariwisata diarahkan penuh untuk menyokong tema besar nasional, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. 

Program prioritas akan dititikberatkan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Termasuk merampungkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) serta mematangkan pengembangan 3 Destinasi Regeneratif.

Saat ini kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 17,6 hingga 19,1 juta, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 1,28 miliar perjalanan, raihan devisa hingga USD28,6 miliar, serta penyerapan 27,33 juta tenaga kerja. Seluruh target itu membutuhkan penguatan anggaran.

Pagu indikatif Kemenpar TA 2027 ditetapkan hanya sebesar Rp1,010 triliun, atau turun sekitar 29,6 persen dibanding Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026 yang mencapai Rp1,434 triliun. Nilai anggaran ini diefisienkan meski mempersempit ruang gerak kementerian dalam mengeksekusi program-program krusial.

“Kami memahami kondisi fiskal negara. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara fokus, efisien, dan berdampak. Namun, untuk menjaga daya saing dan memastikan target besar pariwisata tetap tercapai, dukungan penganggaran menjadi sangat strategis,” jelas Widiyanti.


Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana (kiri). Foto: Dok. Istimewa.

Guna menjalankan program kerja secara optimal dan mencetak dampak ekonomi yang masif, Kemenpar membutuhkan struktur anggaran minimal sebesar Rp3 triliun. Dengan pagu indikatif saat ini yang hanya menyentuh angka Rp1,01 triliun, Kemenpar memerlukan tambahan suntikan dana segar sekitar Rp1,99 triliun.

Widiyanti menilai, sokongan dari parlemen untuk menggolkan pagu anggaran ideal tersebut bukan semata-mata demi kepentingan kelembagaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang bagi Indonesia. Langkah ini penting agar pariwisata tanah air mampu bersaing di kancah global sekaligus memastikan ekonomi pariwisata dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat luas.

“Kami memandang pemerintah dan DPR memiliki fungsi yang sama penting dalam mengawal pembangunan pariwisata. Di tengah keterbatasan anggaran, kerja bersama menjadi kunci agar pariwisata tetap menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,” ucap Widiyanti.