Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC Mulai 1 Mei, Apa Alasannya?

Bendera UEA. (Gulf Today)

Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC Mulai 1 Mei, Apa Alasannya?

Riza Aslam Khaeron • 30 April 2026 14:26

Jakarta: Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Selasa, 28 April 2026, mengumumkan niat mereka untuk keluar dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC) yang akan berlaku efektif pada 1 Mei 2026.
 
OPEC adalah organisasi negara pengekspor minyak bumi yang beranggotakan negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, Venezuela, dan Iran. Tujuan utamanya adalah untuk secara kolektif memengaruhi pasar minyak global dan memaksimalkan keuntungan ekonomi. Karena kemampuannya mengendalikan harga minyak dunia, organisasi ini kerap dijuluki sebagai sebuah kartel.

Para pengamat menilai tindakan UEA sebagai pukulan telak bagi organisasi tersebut. Melansir BBC, salah satu analis bahkan menggambarkannya sebagai "awal dari berakhirnya OPEC", mengingat UEA merupakan eksportir minyak terbesar ketiga menurut data terbaru OPEC tahun 2025 dengan jumlah ekspor mencapai 2,28 juta barel per hari.

Namun, apa sebenarnya alasan di balik keputusan raksasa minyak tersebut untuk hengkang? Berikut ulasannya.
 

Ketegangan dengan Arab Saudi


Peta Yaman pada Desember 2026, area yang diarsir merah muda atau biru menggambarkan wilayah yang dikuasai oleh PLC, kuning atau oranye menggambarkan wilayah yang dikuasai oleh STC atau pasukan sekutu, hijau menggambarkan wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Wikimedia Commons

Melansir Council of Foreign Relations (CFR), pihak Emirat sebenarnya telah mengkaji kemungkinan untuk keluar dari OPEC sejak Qatar memutuskan hengkang pada awal 2019. Namun, niat tersebut memuncak pada tahun 2026, dipicu oleh memburuknya hubungan diplomatik dengan Arab Saudi yang merupakan pemimpin de facto organisasi tersebut.

Keretakan hubungan ini berakar pada konflik kepentingan di Yaman yang pecah pada akhir 2025. Saat itu, UEA memberikan dukungan penuh kepada Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council atau STC), kelompok paramiliter separatis yang justru berseberangan dengan kepentingan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman bentukan PBB.

Ketegangan meningkat ketika STC melakukan mobilisasi besar-besaran pada Desember 2025 dengan merebut provinsi Hadramaut dan al-Mahra. Langkah ini sempat membuat STC menguasai delapan provinsi yang dahulu merupakan wilayah Yaman Selatan.

Namun dominasi tersebut tidak bertahan lama. Pada Januari 2026, pasukan pemerintah Yaman (PLC) melancarkan serangan balasan yang didukung penuh oleh serangan udara Arab Saudi, hingga berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah STC.


Peta Yaman pasca kejatuhan Aden, warna merah muda merupakan wilayah PLC, hijau wilayah Houthi. (Wikimedia Commons)

Kekalahan telak ini, yang turut memaksa STC kehilangan basis utama mereka di Aden, akhirnya memicu ketegangan diplomatik yang serius antara Abu Dhabi dan Riyadh.

Rasa saling tidak percaya di antara kedua negara ini kian diperparah oleh kebijakan Israel yang mengakui kedaulatan Somaliland. Pihak Saudi memandang langkah tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan mencurigai adanya campur tangan UEA di belakang layar.

Sebelumnya, koalisi Saudi di Yaman mengklaim bahwa pemimpin STC, Aidarous al-Zubaidi, melarikan diri dari Yaman melalui Somaliland dengan bantuan UEA ketika serangan ofensif koalisi masih berlangsung.
 
Baca Juga:
Keluarnya UEA dari OPEC+ Warnai Lonjakan Harga Minyak Dunia
 

Perang Iran


Logo OPEC di markas besar OPEC di Wina, Austria, 3 Juni 2023. (EPA)

Faktor lain yang turut memicu perpecahan adalah perang di Iran, di mana UEA dan Arab Saudi menjadi target serangan langsung dari Teheran sepanjang periode Maret hingga awal April.

Meski awalnya menunjukkan solidaritas sebagai sesama korban serangan, kedua negara ini mulai menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam seiring berjalannya konflik. Arab Saudi lebih memilih untuk bergabung dalam inisiatif diplomatik bersama Pakistan, Mesir, dan Turki.

Menurut CFR, Emirat sebenarnya tidak menutup pintu bagi solusi diplomatik. Namun, mengingat besarnya kerusakan yang mereka alami akibat serangan Iran, UEA bersikap lebih keras dan ingin memastikan bahwa perjanjian apa pun di masa depan harus menjamin rezim tersebut tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancam keamanan mereka secara militer.

Melansir media UEAGulf Today, Abu Dhabi menempati urutan teratas dalam daftar negara yang paling banyak menjadi target serangan, bahkan melampaui Israel—pihak yang memulai perang tersebut—sepanjang konflik hingga 1 April 2026. UEA tercatat telah dihujani total 2.469 rudal dan pesawat tanpa awak (drone), dengan rincian sebagai berikut:
  • 2.012 pesawat tanpa awak (drone)
  • 438 rudal balistik
  • 19 rudal jelajah
Di tingkat regional, Arab Saudi menjadi target lebih dari 1.052 rudal dan drone, diikuti oleh Israel dengan lebih dari 1.000 serangan. UEA sebelumnya telah mengkritik negara-negara Teluk yang dianggap menunjukkan reaksi “lemah” dalam menghadapi serangan dari Iran.

"Sikap Gulf Cooperation Council (GCC) secara historis adalah yang paling lemah, mengingat sifat serangan tersebut dan ancaman yang ditimbulkannya bagi semua pihak," ucap Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden UEA pada Senin, 27 April 2026.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Arga Sumantri)