Kecelakaan KM Mutiara Sentosa II, Puan Dorong Penguatan Keamanan Transportasi Laut

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah memperuat keamanan transportasi laut. Dia mengatakan  keberhasilan transportasi laut nasional seharusnya diukur dari faktor keamanan dan keselamatan masyarakat.

Hal itu merespons sejumlah kecelakaan transportasi laut yang terjadi belakangan. Teranyar, insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura

“Ini menjadi PR buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Agustus 2026.

Ia menyoroti berbagai laporan mengenai kecelakaan kapal laut. Seperti, insiden KLM Nurul Salsa, polisi kini mengusut adanya dugaan kelalaian hingga manipulasi manifes di balik tenggelamnya kapal tersebut.

Kemudian pada kebakaran KM Mutiara Sentosa II, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui adanya kesimpangsiuran manifes penumpang. Kemenhub juga tengah mendalami dugaan tidak adanya sekoci penyelamat di KM Mutiara Sentosa II.

“Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini,” kata Puan.

Menurutnya, rangkaian kecelakaan transportasi laut tersebut harus menjadi peringatan bagi negara. Ia mengatakan persoalan keselamatan pelayaran harus menjadi agenda nasional yang  menyangkut perlindungan hak dasar masyarakat, bukan sekadar persoalan operasional transportasi semata.

Puan menilai setiap kecelakaan transportasi laut bukan hanya dapat berakibat menghilangkan nyawa saja. Tetapi juga mengurangi rasa aman masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara.

“Maka penting bagi Pemerintah untuk menjadikan keselamatan penumpang sebagai indikator utama evaluasi penyelenggaraan transportasi laut nasional,” kata Puan.

Puan pun menyebut evaluasi terhadap operator, pelabuhan, maupun regulator tidak boleh hanya diukur dari kelancaran arus penumpang dan logistik. Melainkan juga dari kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat penyelamatan korban, serta menurunkan tingkat fatalitas setiap insiden.

“Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas,” kata Puan.


Kapal SAR melakukan proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di Perairan Sumenep, Jawa Timur. (Metro TV/ Mahmud Fauzi).

Mantan Menko PMK itu meminta pemerintah enetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan transportasi laut
sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, target tersebut juga perlu disertai evaluasi berkala terhadap pencapaiannya. 

“Dengan demikian, setiap lembaga/kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” kata Puan.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus menghadapi kekhawatiran setiap kali menggunakan transportasi laut. Ia mengingatkan Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga harus mampu menghadirkan sistem transportasi yang aman dan dapat menghubungkan antarpulau.

“Pelayanan transportasi laut yang layak, aman, dan nyaman, adalah hak masyarakat yang harus bisa diwujudkan oleh negara,” pungkas Puan.