Bergabung BOP Buat Indonesia Bisa Berbuat Banyak Bantu Palestina

Jakarta: Indonesia membuka peluang keterlibatan dalam misi perdamaian internasional di Gaza melalui skema Board of Peace (BOP) yang diinisiasi dalam kerangka Dewan Keamanan PBB.

Skema tersebut muncul dalam sebuah resolusi yang tidak diveto oleh negara manapun, termasuk Tiongkok, sehingga membuka jalan bagi partisipasi berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam upaya menjaga stabilitas di wilayah konflik.

Sejak awal, Indonesia menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam misi perdamaian, termasuk pengiriman pasukan. Namun, keterlibatan tersebut diberikan dengan syarat utama yakni, harus berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 

Keputusan untuk bergabung dalam Board of Peace juga didasarkan pada pertimbangan strategis. Indonesia menilai keterlibatan langsung dapat memberikan ruang untuk membantu rakyat Palestina secara lebih efektif dibandingkan berada di luar mekanisme tersebut.

“Jika kita berada di dalam, kita punya peluang memengaruhi dan membantu. Jika di luar, kita tidak bisa berbuat banyak,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 19 Maret 2026.

Meski demikian, Indonesia menegaskan batasan keterlibatan melalui prinsip national caveats. Dalam hal ini, Indonesia menolak terlibat dalam operasi militer, termasuk tindakan terhadap Hamas maupun upaya pelucutan senjata.

Fokus utama Indonesia adalah perlindungan warga sipil dari berbagai bentuk serangan, tanpa memihak dalam konflik bersenjata.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya persetujuan dari berbagai pihak sebelum mengirim pasukan, termasuk otoritas Palestina, negara-negara kawasan seperti Mesir dan Yordania, serta negara mitra seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Namun, perkembangan situasi terbaru membuat rencana tersebut untuk sementara ditangguhkan. Pemerintah memutuskan untuk menahan pengiriman pasukan hingga terdapat kejelasan situasi di lapangan.

“Jika belum ada suasana damai, sulit bagi kita untuk terlibat secara langsung,” imbuh Presiden.

Ini pula yang menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan tersebut. Namun, meski menunda keterlibatan militer, Indonesia memastikan bantuan kemanusiaan tetap berjalan.

Pengiriman logistik pangan, dukungan rekonstruksi, serta bantuan dari masyarakat melalui lembaga seperti Baznas terus dilanjutkan untuk membantu rakyat Palestina.

Langkah ini mencerminkan posisi Indonesia yang tetap aktif dalam isu kemanusiaan, namun berhati-hati dalam keterlibatan militer di tengah konflik yang masih dinamis.

Di sisi lain, dinamika geopolitik, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dan Israel, menjadi faktor penting yang terus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

Pemerintah juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan negara-negara mitra seperti Turki, Mesir, dan Yordania sebelum mengambil keputusan strategis lanjutan.

Ke depan, evaluasi terhadap efektivitas Board of Peace akan menjadi penentu apakah Indonesia tetap terlibat atau memilih keluar dari mekanisme tersebut.

“Selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” ujar Prabowo.