Pakistan Ambil Peran Mediator Perang Iran, India Berada dalam Tekanan

New Delhi: Posisi diplomatik India berada di bawah tekanan besar setelah Pakistan dilaporkan memposisikan diri sebagai mediator utama untuk mengakhiri perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Laporan ini memicu gelombang kritik dari oposisi India terhadap kebijakan luar negeri Perdana Menteri Narendra Modi.

Berdasarkan laporan Financial Times, pada Minggu, 22 Maret, Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, telah berkomunikasi dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam pembicaraan tersebut, Islamabad menawarkan diri sebagai lokasi perundingan antara Washington dan Teheran. Langkah ini diperkuat dengan pertemuan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin lalu.

Munculnya peran dominan Pakistan dalam diplomasi global memicu reaksi keras dari pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi. Ia menyebut kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Modi telah menjadi bahan tertawaan dunia internasional.

"Kebijakan luar negeri kita adalah kebijakan pribadi Modi. Anda bisa melihat hasilnya; ini adalah lelucon universal," ujar Gandhi sebagaimana dikutip oleh The Times of India, seperti dikutip DW, Jumat, 27 Maret 2026.

Senada dengan Gandhi, tokoh Partai Kongres lainnya, Jairam Ramesh, mengakui bahwa meskipun India meraih kesuksesan militer dalam Operasi Sindoor, manajemen narasi dan keterlibatan diplomatik Pakistan saat ini jauh lebih unggul.

Menanggapi kritik tersebut, PM Narendra Modi menegaskan bahwa India tetap aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan Iran, Israel, dan Amerika Serikat untuk mencapai solusi damai secepat mungkin.

"Kami terus menjalin komunikasi untuk mendorong deeskalasi dan pembukaan kembali Selat Hormuz," ujar Modi saat berpidato di parlemen. Selain upaya diplomasi, Modi juga memberikan peringatan kepada publik mengenai dampak ekonomi jangka panjang akibat konflik ini. 
 
Terdapat potensi gangguan pasokan bahan bakar yang dapat memicu inflasi nasional. Selain itu, kelompok pemerintah telah membentuk tujuh kelompok khusus untuk memantau rantai pasok dan harga bahan bakar, sedangkan pemerintah daerah diminta untuk mencegah praktik pasar gelap dan melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak kenaikan harga.

Modi menekankan bahwa India sedang bersiap menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan demi melindungi kepentingan nasional di tengah krisis Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

(Kelvin Yurcel)