Pemerintah Bentuk Satgas untuk Tekan Kebocoran Air hingga 25 Persen

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal. Foto: Metrotvnews.com/Andika Fauzan.

Pemerintah Bentuk Satgas untuk Tekan Kebocoran Air hingga 25 Persen

Andika Fauzan Azhari • 9 September 2026 18:32

Jakarta: Pemerintah menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menekan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW) yang mencapai 33 persen. Kebocoran tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan BUMD air minum di daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal mengatakan, satgas tersebut akan menyusun peta jalan atau roadmap penanganan NRW dengan melibatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

"Rugi berapa Pak per bulan? NRW ya problem utamanya? Jadi saya perintahkan langsung di sini, bikin khusus NRW ya, roadmap-nya seperti apa, libatkan Perpamsi," ujar Nazib dalam Opening Ceremony Indonesia Water Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Pemerintah menargetkan penanganan tersebut dapat menurunkan tingkat NRW hingga 25 persen. Penurunan kebocoran diharapkan dapat mengurangi volume air yang hilang sebelum sampai kepada konsumen sekaligus memperbaiki efisiensi operasional BUMD air minum.


Ilustrasi. Foto: Magnific.
 

Mengoptimalkan kapasitas air baku


Menurut Nazib, penanganan NRW menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kapasitas air baku dan jaringan perpipaan yang telah tersedia. Air yang sebelumnya hilang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan perusahaan.

"Jadi saya yakin kalau pipanisasi berjalan dengan baik, air baku kita jalankan dengan baik, idle capacity kita buka, pertumbuhan ekonomi pasti membaik. Air ini mendukung pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan kualitas SDM," kata Nazib.

Selain memperbaiki efisiensi operasional, penurunan NRW diharapkan dapat memberikan ruang bagi BUMD air minum untuk memperluas pelayanan. Penambahan sambungan rumah (SR), termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi salah satu sasaran pengembangan layanan.

Pemerintah juga menilai pembenahan pengelolaan air minum daerah dapat mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat dan sektor ekonomi.

Satgas NRW nantinya melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama Perpamsi. Pemerintah menargetkan penanganan kebocoran dapat memperbaiki kinerja operasional BUMD air minum sekaligus meningkatkan pemanfaatan infrastruktur air yang telah tersedia.

(Ade Hapsari Lestarini)