Keamanan jadi Kepentingan Bersama untuk Pembangunan Papua

Mimika: Sejumlah tokoh masyarakat dan agama di Papua menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Tanah Papua harus menjadi kepentingan bersama. Hal ini guna melindungi masyarakat sipil serta menjamin keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.

“Kalau kekerasan terus terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat Papua sendiri. Karena itu, keamanan harus menjadi kepentingan bersama,” kata tokoh agama nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2026.
 

Kirenius menyoroti kekerasan bersenjata yang berulang tidak hanya berdampak pada warga pendatang atau warga negara asing, melainkan juga menyasar Orang Asli Papua (OAP) yang merindukan kedamaian. Menurutnya, gangguan keamanan terbukti menghambat pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di wilayah pedalaman.

Perhatian terhadap jaminan keselamatan warga sipil kembali mengemuka pascakasus penyanderaan sembilan perempuan asli Suku Amungme oleh kelompok TPNPB-OPM Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Hingga hampir satu bulan berlalu, pihak keluarga dan warga setempat masih diliputi kecemasan menantikan kepastian kondisi para korban.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Jhon Menuel Magal menilai aksi penyanderaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan yang menciderai martabat masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa warga sipil sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran konflik bersenjata.

“Jika mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua, maka rakyat Papua seharusnya menjadi pihak pertama yang dilindungi. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban kekerasan,” kata Jhon.


Ilustrasi papua. Dok. Istimewa.

Sementara itu di Yahukimo, penegakan hukum terhadap aksi kekerasan terus berjalan. Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani, memastikan penyelidikan kasus penganiayaan warga di Dekai terus dilakukan secara intensif untuk mengusut tuntas para pelaku yang bertanggung jawab.

Para tokoh sepakat bahwa penguatan keamanan di Papua harus berjalan seiring dengan upaya pembangunan nasional. Kondisi wilayah yang kondusif akan memberi ruang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, hingga meningkatkan taraf ekonomi. 

Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam memelihara stabilitas di Tanah Papua.