Perkuat Sinergi BI-Pemerintah, Destry: Bukan Berarti Hilang Independensi

Jakarta: Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan, sinergi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi independensi BI dalam menjalankan kewenangannya.

“Sinergi itu jangan salah, ya. Sinergi itu tidak berarti kita kehilangan independensi, tidak. Karena kita bergerak bersama-sama menuju arah yang sama, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” kata Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 27 Agustus 2026.

Secara umum, Destry menjelaskan bahwa BI pada dasarnya mendukung pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga telah mengamanatkan BI untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

“Jadi tugas kami adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga iklim ekonominya kondusif, artinya stabilitas terjaga, kemudian pertumbuhan supply-demand-nya kuat dan sebagainya, ketersediaan pembiayaan juga ada. Nah ini yang menjadi PR dari kita,” jelas dia.

Jaga stabilitas untuk pertumbuhan ekonomi

Destry menjelaskan, sinergi tersebut diperlukan karena kondisi ekonomi saat ini menghadapi tantangan yang tidak biasa. Menurutnya, kebijakan tidak dapat hanya mengandalkan satu instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Ia mencontohkan kondisi di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat yang menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas dan gangguan rantai pasok.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat bank sentral perlu menyeimbangkan kebijakan karena kenaikan inflasi tidak dapat direspons hanya dengan menaikkan suku bunga ketika pertumbuhan ekonomi juga melambat.

“Ini situasi yang kalau mereka hanya bicara inflasi naik mereka langsung bisa, oke naikkan suku bunga. Tapi ini tidak, mereka menghadapi perlambatan ekonomi juga, ini yang menyebabkan mereka harus mem-balancing,” kata Destry.
(Ilustrasi. Foto: Dok BI)

Dalam konteks Indonesia, ia mengatakan bahwa BI melakukan penyeimbangan tersebut melalui bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta kebijakan pendukung.

Salah satu kebijakan pendukung tersebut adalah pendalaman pasar uang dan valas. Menurutnya, pendalaman pasar tersebut penting untuk memperkuat stabilitas rupiah sekaligus menyediakan sumber pembiayaan bagi perekonomian.

“Karena Indonesia ini sedang bertumbuh, apalagi dengan target pemerintah delapan persen, pasti akan butuh financing yang besar,” ujar Destry.

Upaya menjaga stabilitas, menurut Destry, juga tidak dapat hanya dilakukan melalui kebijakan moneter. Ia mencontohkan keputusan BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), ketika tekanan terhadap rupiah meningkat tetapi BI mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah level potensial.

“Karena kami lihat, kita punya PR, pertumbuhan kita ini masih di bawah potential level-nya,” kata dia.

Dukungan pendalaman pasar uang dan valas

Oleh karena itu, BI menggunakan kebijakan pendukung melalui pendalaman pasar uang dan valas, antara lain dengan memberikan insentif serta menurunkan biaya lindung nilai (hedging cost) untuk mendorong masuknya aliran modal.

Menurut Destry, langkah tersebut turut mendorong aliran dana masuk ke Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya menambah pasokan valas di pasar.

Sebagai informasi, Destry Damayanti, yang saat ini menjabat Pejabat Gubernur Sementara BI, merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI.

Destry menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI secara sukarela karena alasan pribadi pada 25 Juli 2026.

Pada hari yang sama atau Rabu, 26 Agustus 2026, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Senior BI, yakni Aida S. Budiman.

Sementara itu, uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026. Untuk calon Deputi Gubernur BI, terdapat dua nama yang diajukan, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.