Kursi Wamenkeu Kosong, KSP Sebut Reshuffle Kabinet Hal Logis

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan kemungkinan terjadinya perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hal yang logis. Sebab, posisi Wakil Menteri Keuangan kosong setelah Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

"Iya, mungkin (reshuffle) karena Pak Tomi (Thomas) kan ke mana? Ke Deputi kan. Ada yang lowong kan? Ya itu. Kayaknya sih logis saja itu. Kalau itu kan logis aja. Berarti kan harus ada yang diisi," ujar Qodari dikutip dari Antara, Rabu, 28 Januari 2026.

Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kriteria tersendiri dalam melakukan perombakan kabinet. Terutama berkaitan dengan kinerja dan pencapaian target para menteri dan wakil menteri.

Kinerja tersebut, kata dia, dipantau secara rutin oleh Presiden. Pemantauan dilakukan melalui berbagai laporan dan perkembangan yang diterima setiap hari.

Qoari juga menuturkan Kepala Negara secara berkala menggelar rapat terbatas. Hal itu dilakukan untuk memantau dinamika pemerintahan dan perkembangan kinerja jajaran kabinet.

"Karena Presiden itu pegang data terus lihat perkembangan-perkembangan," ungkap Qodari.

Namun demikian, Qodari menegaskan kepastian waktu terkait kemungkinan reshuffle sepenuhnya ditentukan Presiden Prabowo. Sebab keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu," ujar Qodari.

Deputi terpilih BI Thomas Djiwandono (kanan). Foto: Antara/HO-Youtube DPR.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 pada Sidang Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin sidang paripurna.

Dengan keputusan tersebut, Thomas Djiwandono resmi disetujui DPR menjadi Deputi Gubernur BI. Pria yang akrab disapa Tomi itu menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatan pada 13 Januari 2026.

Setelah memperoleh persetujuan DPR RI, Tomi  dijadwalkan mengikuti pelantikan sebagai Deputi Gubernur BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.