Penanganan Bencana Sumatra Diharap Berbasis HAM

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap penanganan bencana di Pulau Sumatra, berbasis HAM. Yakni, dengan memastikan masyarakat yang terdampak bencana direspons dalam situasi secara bertahap.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebutkan dalam instrumen HAM internasional, sudah terdapat berbagai prinsip penanganan bencana.

"Jadi dilakukan tanggap darurat seperti saat ini ya. Memastikan hak untuk kebutuhan sehari-hari itu dipenuhi," kata Anis dikutip dari Antara, Selasa, 2 Desember 2025.

Ia menjelaskan hak kebutuhan sehari-hari dimaksud, yakni hak atas pangan yang sehat, hak atas air bersih, hingga hak kebutuhan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, maupun disabilitas).
 

Hak untuk perempuan, kata dia, antara lain terkait kebutuhan bagi perempuan yang sedang menstruasi. Sementara hak untuk kelompok disabilitas dan lansia, yakni salah satunya terkait cara untuk mengevakuasi di tengah bencana.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Foto: Antara

Anis menuturkan evakuasi kelompok disabilitas dan lansia membutuhkan upaya yang lebih ekstra lantaran kelompok tersebut berbeda dengan masyarakat secara umum. 

Selain hak dalam jangka pendek, dia mengingatkan hak asasi lainnya yang juga harus dipenuhi berupa hak dalam jangka menengah dan panjang, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, serta hak atas tempat tinggi.

"Jadi nanti perlu diidentifikasi sarana-sarana publik yang mengalami kerusakan karena itu kalau tidak ditangani segera bisa menghambat pemenuhan HAM," ucap Anis.

Dengan demikian, ia menilai dimensi penanganan bencana yang harus diperhatikan sangat banyak. Dia mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah memiliki prosedur operasional standar (SOP) mengenai hal itu.

Kendati sudah adanya SOP, Anis mengingatkan hal yang menjadi penting, yakni memastikan agar ke depannya penanganan bencana berbasis HAM bisa terus dijalankan oleh BNPB.

Di sisi lain, dirinya pun berharap komitmen bersama untuk menjaga lingkungan bisa terus didorong, mengingat adanya dugaan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersebut merupakan bencana ekologi.
 
"Sepertinya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, sehingga terjadi deforestasi dan lain-lain yang memicu adanya bencana banjir," ungkap Anis.