Lebih dari Sejuta Dokumen Baru Terkait Kasus Epstein Berhasil Ditemukan

Washington: Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengungkapkan telah mengidentifikasi lebih dari satu juta dokumen tambahan yang berpotensi relevan dengan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Temuan ini menambah skala peninjauan terhadap kasus yang telah lama menjadi sorotan publik dan politik di Amerika Serikat (AS).

Dalam pernyataan resminya, DOJ menyebut bahwa pejabat dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York serta Biro Investigasi Federal (FBI) telah memberi tahu adanya materi baru yang kemungkinan berkaitan dengan penyelidikan Epstein yang telah berlangsung bertahun-tahun. Seluruh dokumen tersebut kini telah diserahkan kepada Departemen Kehakiman untuk ditelaah lebih lanjut.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari kewajiban DOJ berdasarkan Epstein Files Transparency Act yang disahkan menjadi undang-undang pada 19 November, serta sesuai dengan ketentuan hukum federal dan perintah pengadilan yang berlaku.

“Kami memiliki tim pengacara yang bekerja tanpa henti untuk meninjau dan melakukan penyuntingan yang diwajibkan secara hukum guna melindungi para korban, dan kami akan merilis dokumen-dokumen tersebut sesegera mungkin,” demikian pernyataan DOJ, dikutip dari TRT World, Kamis, 25 Desember 2025. 

“Namun, mengingat besarnya volume materi, proses ini kemungkinan masih akan memerlukan waktu beberapa minggu,” tambah DOJ.

DOJ juga menegaskan bahwa peninjauan ini dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka akses publik terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan Epstein.

Keterlambatan publikasi dokumen tersebut menuai kritik tajam dari kalangan legislator. Anggota DPR AS Robert Garcia, politisi Demokrat senior di Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan DPR, menyebut penahanan dokumen sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan “melanggar hukum.”

“Gedung Putih secara terbuka terlibat dalam upaya penutupan untuk melindungi para rekan konspirator Epstein dan tokoh-tokoh berkuasa yang telah menyalahgunakan perempuan dan anak perempuan,” kata Garcia dalam sebuah pernyataan.

Ia mendesak Jaksa Agung Pam Bondi untuk memberikan kesaksian di hadapan Kongres di bawah sumpah, serta menyerukan kepada para pelapor pelanggaran (whistleblower) agar berani menyampaikan informasi.

“Demokrat di Komite Pengawasan juga ingin mendengar dari para pelapor atau siapa pun di DOJ yang dapat membantu kami menghadirkan keadilan bagi para penyintas. Anda dilindungi oleh hukum,” ujar Bondi.

Jeffrey Epstein ditemukan meninggal dunia di sel penjara New York pada 2019 saat menunggu persidangan atas dakwaan perdagangan seks. Kematian tersebut secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri.

Sebelumnya, pada 2008, Epstein mengaku bersalah di pengadilan Florida atas dakwaan menyediakan anak di bawah umur untuk prostitusi. Putusan tersebut kerap dikritik sebagai bentuk perlakuan istimewa.

Para korban menuduh Epstein mengoperasikan jaringan perdagangan seks berskala luas yang melibatkan individu-individu kaya dan berpengaruh. Hingga kini, kasus tersebut tetap sarat muatan politik di Amerika Serikat, dengan tuntutan berkelanjutan agar seluruh pihak yang terlibat atau memfasilitasi kejahatan tersebut diungkap secara transparan.