Apakah Agen Imigrasi AS Bisa Dituntut atas Penembakan di Minneapolis?

Minneapolis: Seorang agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) menembak mati seorang perempuan berusia 37 tahun di dalam mobilnya di Minneapolis, Minnesota, pada Rabu, 7 Januari 2026. Insiden tersebut terjadi di tengah pengetatan operasi penegakan federal yang digencarkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Peristiwa itu segera memicu pertanyaan luas mengenai potensi konsekuensi hukum bagi aparat federal yang terlibat. Pejabat setempat menolak penjelasan pemerintah federal yang menyebut penembakan tersebut sebagai tindakan membela diri. Rekaman video yang beredar di media sosial juga menimbulkan keraguan terhadap narasi resmi.

Kronologi Kejadian

Mengutip AsiaOne, juru bicara Department of Homeland Security (DHS) menyatakan agen tersebut melepaskan “tembakan defensif” setelah seorang “perusuh yang melakukan kekerasan” diduga berupaya menabrak petugas, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa agen.

Namun, rekaman video yang diverifikasi Reuters memperlihatkan gambaran berbeda. Dalam salah satu video, seorang petugas mendekati sebuah SUV, memerintahkan pengemudi keluar, dan berusaha menarik gagang pintu, sementara petugas lain terlihat berdiri di depan kendaraan.

Kendaraan tersebut kemudian bergerak maju sambil berbelok menjauh dari petugas. Petugas yang berada di depan mobil tampak menarik senjatanya, mundur selangkah, lalu melepaskan tiga tembakan. Tidak jelas apakah kendaraan sempat menyentuh petugas, dan setidaknya satu tembakan dilepaskan setelah mobil tersebut melewati posisinya.

Ketentuan Hukum Penggunaan Kekuatan

Hukum negara bagian Minnesota hanya mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan apabila seorang petugas yang wajar meyakini tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius.

Standar serupa berlaku dalam hukum federal, yang mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan jika petugas memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa seseorang menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa atau keselamatan serius.

Peluang Penuntutan di Tingkat Negara Bagian

Agen federal umumnya memiliki kekebalan dari penuntutan pidana oleh negara bagian atas tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas resmi. Kekebalan ini hanya berlaku jika tindakan tersebut diizinkan oleh hukum federal serta dinilai perlu dan patut.

Jika negara bagian Minnesota mengajukan dakwaan, agen tersebut dapat meminta pemindahan perkara ke pengadilan federal dan mengajukan klaim kekebalan hukum. Untuk berhasil, penuntut negara bagian harus membuktikan bahwa tindakan agen berada di luar tugas resmi atau bersifat tidak masuk akal secara objektif serta jelas melanggar hukum.

Apabila hakim menyatakan agen tersebut kebal hukum, perkara akan dihentikan dan negara bagian tidak dapat mengajukan dakwaan ulang.

Ambang Tinggi Penuntutan Federal

Jaksa federal memiliki kewenangan menuntut aparat penegak hukum dalam kasus penembakan mematikan, namun ambang pembuktiannya sangat tinggi dan dakwaan semacam ini jarang terjadi. Penuntut harus membuktikan bahwa petugas mengetahui tindakannya melanggar hukum atau bertindak dengan mengabaikan batas konstitusional kewenangannya secara sembrono.

Hingga kini, pemerintahan Trump tetap membela tindakan agen tersebut. Selain mengklaim pembelaan diri, agen ICE itu juga dapat berargumen bahwa tindakannya masuk akal secara konstitusional dan tidak dilandasi niat untuk melukai atau membunuh korban.

Dalam ranah perdata, aparat federal umumnya dilindungi oleh doktrin qualified immunity, yang membatasi gugatan kecuali jika tindakan petugas secara jelas melanggar hak konstitusional yang telah mapan.

Laporan investigasi Reuters pada 2020 mencatat bahwa doktrin ini telah menjadi perlindungan efektif bagi aparat yang dituduh menggunakan kekuatan berlebihan, sehingga mempersempit peluang korban atau keluarganya memperoleh ganti rugi.

Baca juga:  Gubernur Minnesota Desak Penyelidikan Indipenden Terhadap Penembakan Warga oleh ICE