PM Thailand Gelar Rapat Darurat usai 51 Serangan Guncang Wilayah Selatan

Bangkok: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menggelar rapat darurat dengan pejabat keamanan tingkat tinggi pada Minggu, 23 Agustus 2026, menyusul serangkaian kekerasan terkoordinasi di tiga provinsi selatan yang menjadi pusat aktivitas pemberontakan bersenjata.

Dikutip dari Euronews, rapat tersebut digelar sebelum Anutin bertolak ke Provinsi Nan di Thailand utara untuk meninjau kondisi banjir yang melanda wilayah tersebut.

Pertemuan keamanan digelar setelah 51 insiden terjadi pada Sabtu malam di Provinsi Narathiwat, Pattani, dan Yala.

Tidak ada laporan mengenai bentrokan langsung antara pelaku dan aparat militer maupun kepolisian. Sedikitnya tiga warga sipil terluka dalam rangkaian serangan tersebut dan dilaporkan dalam proses pemulihan.

Serangan terutama berupa ledakan bom berdaya kecil, pembakaran, serta perusakan fasilitas dan properti. Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah sebuah gerai 7-Eleven di Pattani.

Video yang beredar di media sosial tampak memperlihatkan sejumlah pria bersenjata berada di luar gerai ketika pelanggan dan pekerja berusaha melarikan diri sebelum bangunan tersebut dibakar.

Sebuah ledakan juga merusak jalur kereta api di Narathiwat sehingga layanan kereta lokal maupun jarak jauh untuk sementara dihentikan.

Belum diketahui kapan layanan tersebut dapat kembali beroperasi karena situasi keamanan masih belum menentu.

Seperti dalam sejumlah serangan sebelumnya, belum ada kelompok yang secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas rangkaian kekerasan tersebut.

BRN Jadi Sorotan

Meski belum ada konfirmasi mengenai pelaku, rangkaian serangan tersebut umumnya dikaitkan dengan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN), kelompok pemberontak utama di Thailand selatan.

BRN juga merupakan kelompok yang selama ini terlibat dalam pembicaraan perdamaian dengan pemerintah Thailand.

Narathiwat, Pattani, dan Yala merupakan tiga provinsi paling selatan Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam, berbeda dengan Thailand secara keseluruhan yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

BRN selama ini menyatakan tuntutannya untuk memperoleh pemerintahan sendiri bagi wilayah tersebut.

Sebagian warga Muslim di Thailand selatan telah lama mengeluhkan perlakuan diskriminatif dan merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua. Gerakan separatis di kawasan tersebut telah berlangsung secara berkala selama beberapa dekade.

Kekerasan meningkat tajam sejak 2004 setelah pemerintah Thailand melakukan tindakan keras terhadap kelompok-kelompok pemberontak.

Menurut lembaga kajian Deep South Watch yang berbasis di Universitas Prince of Songkla, Pattani, sebanyak 7.837 orang tewas dalam konflik tersebut selama 22 tahun terakhir.

Serangan Kembali Memanas

Peningkatan kekerasan terbaru terjadi pada Juli lalu ketika sekitar 10 penyerang melepaskan tembakan dan melemparkan bom rakitan ke arah tentara di sebuah pos pemeriksaan keamanan di Narathiwat.

Serangan tersebut menewaskan lima anggota pasukan paramiliter dan melukai enam warga sipil, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun.

Analis keamanan independen Don Pathan menilai BRN menggunakan serangan sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar dalam perundingan dengan pemerintah Thailand.

"Para kombatan BRN tidak puas dengan pernyataan membanggakan dari para pejabat militer dan ingin menggunakan peningkatan kekerasan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka," kata Pathan.

Menurutnya, banyak sasaran dalam rangkaian serangan terbaru merupakan warga sipil. Namun, ia menilai tujuan utama pelaku bukan semata-mata menimbulkan banyak korban.

"Mereka ingin mengirim pesan tegas kepada masyarakat Thailand mengenai apa yang mampu mereka lakukan," ujarnya.

Baca juga:  Thailand Selatan Diguncang 51 Serangan Terkoordinasi, 3 Orang Terluka